telusur.co.id - Pandemi global coronavirus (Covid-19) menimbulkan dampak luas bagi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling nyata, nilai tukar dolar terhadap rupiah kian tergelincir ke level Rp16 ribu.
Pemerintah Indonesia diharapkan mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan ekonomi negara dari ancaman resesi dengan tetap menjaga keseimbangan devisa.
Salah satu kebijakan ekonomi pemerintah yang bisa ditempuh dengan melakukan relaksasi di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), khususnya komoditi nikel.
Terkait itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat Sartono Hutomo menilai, Presiden Jokowi harus melakukan relaksasi tidak hanya impor tetapi juga ekspor. Pasalnya, ekonomi Indonesia sudah dalam level bahaya menyusul dampak pandemi global virus corona baru (Covid-19).
"Setuju ada relaksasi ekspor apapun caranya untuk mendatangkan devisa tetapi tidak menabrak undang-undang," kata Sartono kepada telusur.co.id, Kamis (26/3/20).
"Pemerintah memang harus menyelamatkan manusia dan juga ekonominya. Nanti harus kita bahas dalam rapat kerja. Tapi karena reses diundur, jadinya buah simalakama," tambah Sartono.
Sartono sangat memahami keluhan pihak yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti nikel. Mereka telah menanam investasi yang tidak sedikit dan menyerap tenaga kerja yang banyak. Sementara rupiah sudah terpuruk hingga level mendekati Rp17.000.
"Dalam situasi ekonomi kita yang berbahaya bahkan mungkin defisit anggaran kita bisa melebihi ketentuan UU maksimal 3 persen, pemerintah harus mengeluarkan stimulus. Harus ada kebijakan terbatas atau kebijakan ekstra khusus bagi pertambangan bagaimana kita agar segera mendapatkan devisa," ujar Sartono.
Menurut dia, pemerintah tidak bisa lagi guyonan menghadapi dampak pandemi sekarang ini. Semua asumsi meleset dari mulai kurs dolar, pendapatan pajak, defisit, harga minyak dan banyak lagi.
"Intinya bagaimana ekonomi biar selamat, makanya saya bilang kalau itu bisa juga memberikan dampak sektor minerba bisa menggerakan ekonomi mengapa tidak dilonggarkan ekspor," ujar anggota DPR dari Dapil Jatim VII ini.
"Tidak hanya memperlonggar ekspor, juga mungkin termasuk bagaimana caranya agar negara ikut memberikan insentif dalam hal pertumbuhan hilirisasi minerba kita," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Mandi mengatakan, efek domino Virus Corona (Covid-19) bakal mempengaruhi perekonomian secara nasional maupun daerah.
Tetapi ditengah terancamnya perekonomian Indonesia di berbagai sektor, La Mandi justru mendorong agar pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi di sektor pertambangan.
Menurutnya, pemerintah harus memikirkan bagaimana menggenjot sektor yang dapat memberikan hasil devisa yang cukup besar, untuk memastikan kondisi perekonomian nasional aman, sebab ekspor terbesar Indonesia ke negara luar salah satunya adalah Ore Nikel.
“Kenapa tidak digenjot saja sektor pertambangan. Kenapa juga pemerintah tidak berfikir untuk membuka kran ekspor Ore Nikel, karena hal ini bisa menghasilkan devisa,” ujar dia, dilansir dari Detiksultra
Sehingga kata dia, yang perlu dilakukan oleh pemerintah yakni meningkatkan pengiriman Ore Nikel. Jika hal ini dilakukan oleh pemerintah, maka dipastikan kebutuhan produksi bisa terlayani dengan baik.
“Dalam situasi seperti ini memang harus ada relaksasi di sektor pertambangan, kenapa mesti malu-malu. Apalagi, berdasarkan pemberitaan yang saya baca, negara kita saat ini mengalami devisit APBN kurang lebih Rp450 triliun,” bebernya.
Namun lanjut La Mandi, bukan berarti dengan adanya kebijakan relaksasi pertambangan untuk mengambil untung besar, melainkan saat ini negara membutuhkan asupan dana ditengah merebaknya Covid-19.
“Akan ada multi efek yang ditimbulkan. Untuk kebijakan ini, negera tidak mengelontorkan anggaran. Pemerintah Provinsi Sultra bisa meminta ke pemerintah pusat, agar ada relaksasi di sektor pertambangan,” imbuhnya.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming juga mengutarakan, pelaku usaha dan industri di Indonesia saat ini tengah mencari jalan keluar ditengah dampak luas yang ditimbulkan wabah covid-19.
"Kami juga rapat teleconference bersama Kadin, Apindo, OJK dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dan mencari solusi atas dampak pandemi virus corona ini. Kami meminta pemerintah untuk melakukan relaksasi dalam berbagai hal termasuk soal pajak, kredit dan insentif. Termasuk soal kemungkinan ekspor minerba," jeladnya.
Dalam sebuah kesempatan Maming, meminta keadilan dan transparansi soal soal harga ore nikel yang ditentukan sepihak oleh pihak smelter dalam negeri yang nyata-nyata dikuasai asing. Padahal dengan kadar rendah pun pasar dunia menerimanya.
Maming minta keadilan dan perhatian dari pemerintah agar pihak smelter dan pengusaha pun sama-sama memiliki surveyor dan ada surveyor wasit bila terjadi sengketa atau perbedaan kasar nikel.[Fhr]
