telusur.co.id - Rapat Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR dengan Dirjen PHU Kemenag, Dirut PT Garuda Indonesia, Kepala Pusat Kesehatan Haji, dan Kepala BPKH, sempat diwarnai ketegangan. 

Mulanya, pimpinan rapat Panja BPIH Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mempersilakan kepada Kepala (BPKH), Fadlul Imansyah untuk menyampaikan penjelasannya.

"Pertama-tama mungkin kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan update dari kondisi keuangan haji atau pengelolaan keuangan haji dalam pelaksanaan haji untuk tahun 2023 atau 1444 Hijriyah. Pertama adalah bahwa hingga posisi Januari 2023 tingkat liquiditas haji tetap terjaga sesuai dengan...," papar Fadlul. 

Belum menyelesaikan pemaparanya, Fadlul langsung diinterupsi oleh sejumlah anggota Komisi VIII DPR. Alasannya, para anggota belum mendapat bahan dari BPKH. 

"Interupsi pimpinan. Ini bahan gak ada yang kita pegang, apa yang mau kita tanyakan. Di stop dulu aja, biar dipersiapkan bahan," ujar salah seorang anggota rapat.

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah menyampaikan, bahan yang dibawa dalam rapat kali ini hanya narasi singkat, tidak terlalu detail.

“Cuma singkat saja, Pak. Cuma narasi singkat saja, Pak,” jawab Fadlul.

Mendengar jawaban itu, anggota Komisi VIII, Abdul Wachid, memprotes keras Fadlul. Menurutnya, Fadlul terkesan tidak siap dalam rapat kali ini.

"Pimpinan, pimpinan. Kalau bahan belum ada atau tidak tersedia, tangguhkan. Jadi kita ini tidak mahasiswa. Seharusnya bahan ini dikasihkan sebelum rapat. Jadi kalau memang tidak bersedia, tidak disediakan, ya tangguhkan. Kalau memang tidak ada, ya keluar!" tegas Wachid. 

Akhirnya, pimpinan rapat, Marwan Dasopang menangguhkan penjelasan Kepala BPKH. 

"Oke. Diperbanyak aja ya. Di print. Karena kita menunggu di print. Kita persilakan mitra yang lain," kata Marwan.[Fhr]