telusur.co.id - Center for Budget Analysis (CBA) mengaku menemukan dugaan adanya proyek bancakan atau penyelewengan anggaran dalam pelaksaan proyek Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Proyek ini terkait pengadaan layanan contact center Kemenhub tahun anggaran 2021-2022.
"Proyek pengadaan layanan contact center dijalankan melalui satuan kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan," kata Direktur CBA Uchok Sky Khadafi kepada telusur.co.id, Senin (26/12/22).
Uchok menjelaskan, untuk proyek ini di tahun 2021, anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 4,8 miliar, dan tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp 4,9 miliar.
Dalam pelaksaan proyek pengadaan layanan contact center, lanjut Uchok, CBA menemukan sejumlah dugaan penyelewengan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Pertama, pelaksaan proyek pengadaan layanan contact center tahun 2021, Kemenhub menjalankan sistem tender fascakualifikasi satu file, harga terendah sistem gugur. Dari 15 peserta lelang, yang mengajukan penawaran harga hanya satu perusahaan.
"Hal ini sangat janggal. Mengingat sesuai aturan dalam pengajuan harga minimal ada 3 perusahaan yang kemudian dipilih yang paling efesian dan mampu," kata Uchok.
Kejanggaloan lainnya, dari penetapan pagu dan HPS oleh Pokja ULP Kemenhub, antara pagu dan HPS selisihnya sangat kecil senilai Rp 64,5 juta. Hal ini berdampak mahalnya nilai proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.850.450.000, selisihnya hanya Rp 6 juta dari Harga Perkiraan Sendiri yang tetapkan POKJA ULP.
Menurut CBA, nilai proyek sebenarnya terkait pengadaan layanan contact center tahun 2021 diangka Rp 4,6 miliar. Adapun yang disepakati Kemenhub dan pemenang tender sebesar Rp Rp4.850.450.000.
"Ditemukan dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp 242,1 juta," tuturnya.
Kedua, proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2022, pagu yang ditetapkan Kemenhub naik sebesar Rp 137,9 juta. Bahkan, pagu dan HPS yang ditetapkan sama persis diangka Rp5.058.966.000.
"Hal ini sangat janggal mengingat nilai proyek di tahun 2021 sudah jelas mahal tapi anggaran di tahun 2022 dengan proyek yang sama malah terus naik," ucapnya.
Ketiga, kata Uchok, dalam proses lelang proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2022 juga ditemukan modus yang sama.
Bahkan lebih parah karena hanya ada dua peserta lelang dan hanya satu perusahaan yang mengajukan tawaran harga.
Terakhir, perusahaan yang memenangkan proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 adalah perusahaan yang sama yakni PT. Infomedia Nusantara Jl. RS. Fatmawati 77-81 - Jakarta Selatan.
Oleh karena itu, CBA menganggap, dari catatan di atas diduga kuat proses tender proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 hanya formalitas belaka. Diduga sejak awal pemenang sudah ditetapkan oleh oknum Kemenhub.
Untuk itu, CBA meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera turun tangan dan melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan anggaran proyek pengadaan layanan contact center Kemnhub tahun anggaran 2021 dan tahun 2022.
"Panggil dan periksa pejabat terkait, seperti PPK KPA, menteri perhubungan Budi Karya Sumadi, juga harus dipanggil Kejagung RI untuk dimintai keterangan," desak Uchok.
Untuk tanggapan dari pihak Kementerian Perhubungan, telusur.co.id akan memuat pada berita berikutnya.[Fhr]
