telusur.co.id, Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Demokrat, Sartono Hutomo menyambut positif keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin merampingkan jumlah posisi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menempatkan orang-orang profesional.
Nantinya, perampingan akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap BUMN.
“Tentunya menyambut baik terkait pemangkasan komisaris,” kata Sartono, Rabu (26/03/2025).
Menurut Sartono, instruksi Prabowo untuk memangkas struktur manajemen BUMN di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) perlu didukung sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan kinerja perusahaan.
“Saya menilai kebijakan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan optimalisasi tata kelola BUMN yang lebih profesional serta berorientasi pada hasil,” ungkap Politikus senior Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut, Sartono mengingatkan, BUMN memiliki peran krusial dalam perekonomian nasional, sehingga struktur organisasinya harus dikelola dengan prinsip good corporate governance (GCG).
Selama ini, kata Sartono, ada kekhawatiran bahwa jumlah komisaris yang terlalu banyak justru membebani perusahaan, baik dari sisi biaya maupun efektivitas pengawasan.
“Dengan pemangkasan ini, diharapkan komisaris yang tersisa benar-benar berkompeten dan memiliki added value dalam mendorong pertumbuhan bisnis BUMN secara sehat dan berkelanjutan,” jelas Sartono.
Sartono berharap, efisiensi di perusahaan pelat merah dapat membantu untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap APBN.
“Serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif di sektor-sektor strategis,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap keinginan Presiden RI Prabowo Subianto mengefisienkan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini diungkap saat dirinya bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah menteri lainnya, melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).
"Saya hanya mau memberikan komentar terkait dengan struktur manajemen BUMN perbankan sekarang, itu memang arahan bapak presiden bahwa jumlah komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi profesional," kata Airlangga kepada wartawan.
Airlangga menjelaskan, perampingan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap BUMN. Ia menyebut peninggalan BUMN nantinya akan berkurang dari yang sebelumnya. "Dibandingkan yang sebelumnya lebih gemuk, sekarang lebih ringkas," ujarnya
Adapun untuk pengisian posisi tersebut, Airlangga memberikan sedikit petunjuk. Ia mengungkap kalangan profesional akan diutamakan menjabat sebagai komisaris BUMN.
"Arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga," tutur Airlangga.
