telusur.co.id - Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Kulon Progo yang digadang sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat meninjau langsung progres pembangunan di Wonolopo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (24/4/2026).
Dengan target rampung pada Juni 2026, AHY meminta percepatan pekerjaan tanpa mengorbankan kualitas dan keselamatan konstruksi. Saat ini, progres pembangunan dilaporkan telah mencapai sekitar 38 persen, dengan deviasi kecil dari rencana awal.
“Sekolah ini bukan sekadar bangunan, tapi ekosistem pendidikan lengkap dan inklusif. Harus selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik,” ujar AHY.
Proyek ini berdiri di atas lahan sekitar 7,1 hektare dan menjadi satu-satunya Sekolah Rakyat yang dibangun di wilayah DIY. Fasilitasnya dirancang lengkap, mulai dari jenjang SD hingga SMA, asrama, kantin, hingga sarana olahraga seperti lapangan sepak bola dan basket.
Pembangunan ini merupakan bagian dari tahap kedua program nasional Sekolah Rakyat yang mencakup 104 lokasi di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga prasejahtera.
Dengan kapasitas 1.080 siswa, seluruh kebutuhan pendidikan akan ditanggung pemerintah, mulai dari biaya sekolah, makan, seragam, hingga perlengkapan belajar. Pemerintah berharap lulusan sekolah ini dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau langsung memasuki dunia kerja.
Menurut AHY, program ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga instrumen sosial untuk memutus siklus kemiskinan secara berkelanjutan.
“Kita ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu punya kesempatan yang sama untuk sukses,” tegasnya.
Selain dampak sosial, pembangunan ini juga diharapkan menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja, penggunaan material daerah, serta meningkatnya aktivitas UMKM dan jasa pendukung di sekitar lokasi.
Untuk mengejar target, pemerintah telah mengerahkan sekitar 840 pekerja dan berencana menambah jumlah tenaga kerja serta alat berat di lapangan.
AHY juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara kecepatan dan mutu pekerjaan. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat memastikan proyek berjalan sesuai standar.
“Kita tidak hanya mengejar cepat, tapi juga memastikan kualitas dan keberlanjutan,” ujarnya.
Dengan pengawasan ketat dan percepatan di lapangan, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat Kulon Progo dapat menjadi model pendidikan inklusif yang berdampak luas, tidak hanya bagi pendidikan, tetapi juga bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
