Telusur.co.id - Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali menhataka revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) hanya mengakomodir penambahan satu kursi pimpinan DPR yang sudah disepakati oleh seluruh fraksi menjadi haknya Fraksi PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014.

“Kan sebelum masuk revisi UU MD3 sudah ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi,” kata Zainuddin Amali, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (08/01).

Menurutnya, masa jabatan DPR periode saat ini tinggal satu tengah tahun lagi, sementara masih banyak tugas-tugas DPR di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran belum terselesaikan. “Waktu semakin pendek, pekerjaan semakin banyak. Saya kira kita tidak bisa berlama-lama untuk membahas pasal itu,” ujarnya.

Sebab itu, Amali berharap setelah paripurna DPR dibuka besok maka Badan Legislasi (Baleg) harus segera rapat untuk menyelesaikan revisi UU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018. “Saya berharap, begitu buka sidang, teman-teman di Baleg rapat, selesai,” tuturnya.

Meski belum ada kesepakatan di internal partai mengenai siapa Ketua DPR baru, Amali menilai hal itu tidak sulit. “Saya kira kita sadar kita tidak mau berlama-lama dan kita sudah dalam satu pemahaman bahwa siapapun yang ditetapkan dari 90 orang yang ada. Kan kita 91, menggantikan yang 1 orang. Sisa yang 90 orang itu kita ikhlas menerima dan akan mendukung siapapun yang diputuskan oleh partai,” jelasnya.

Dia menambahkan, posisi Ketua DPR baru ini akan di musyawarakan sama seperti pemilihan ketua umum Golkar. “Saya perkirakan ini juga akan musyawarah mufakat. Disampaikan satu nama,” katanya. Selain itu pihaknya juga belum berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR.

Pasalnya, persetujuan Ketua DPR baru dari Fraksi Partai Golkar ini harus disetujui melalui paripurna DPR dengan persentasi setengah kehadiran anggota di paripurna. “Saya kira kembali pada kesepakatan awal,” katanya.| red |