telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Siti Qomariyah kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Senin (10/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, Babinsa, Bimaspol, ketua RT/RW, kader PKK, serta warga Samudra Jaya yang antusias ingin berdialog langsung dengan wakil rakyat mereka.
Dalam sambutannya, Siqom menegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD dalam memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita datang ke sini untuk melakukan pengawasan sekaligus menampung aspirasi masyarakat. Pengawasan ini penting untuk memastikan program-program di desa dan kelurahan berjalan sebagaimana mestinya, terutama program di bidang perekonomian, pertanian, peternakan, UMKM, dan pariwisata yang menjadi lingkup kerja Komisi II,” ujarnya.
Dalam dialog terbuka bersama warga, sejumlah aspirasi mengemuka, terutama terkait kebutuhan pembangunan gedung SMA dan SMK di wilayah Tarumajaya. Warga menyampaikan keluhan mengenai keterbatasan ruang belajar yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Siqom menyatakan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian dan akan diteruskan kepada pihak terkait di tingkat provinsi.
“Banyak aspirasi mengenai sarana pendidikan, khususnya kebutuhan gedung SMA dan SMK baru. Aspirasi ini tentu kami tampung dan akan kami sampaikan ke mitra kerja kami di bidang pendidikan agar menjadi prioritas pembangunan,” ungkapnya.
Siqom menekankan bahwa fungsi pengawasan bukan hanya seremonial, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan berpihak kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa komunikasi dua arah antara warga dan legislatif sangat penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Kegiatan ini berlangsung hangat dan interaktif, dengan warga menyampaikan berbagai masukan terkait kebutuhan infrastruktur pelayanan publik di tingkat desa. (VC)
