telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan pentingnya langkah pemerintah dalam merespons temuan kasus “super flu” di Indonesia dengan pendekatan yang terukur dan berbasis sistem. Ia mengingatkan agar penanganan tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, namun tetap waspada terhadap potensi dampaknya.
Super flu yang belakangan ramai diberitakan merujuk pada influenza A (H3N2) subclade K, sebuah varian baru influenza yang lebih mudah menular dan kini telah menyebar di berbagai negara. Peningkatan kasus dipicu oleh ketidaksesuaian vaksin flu musim ini dengan strain dominan, serta rendahnya kekebalan populasi terhadap subclade tersebut. Penularannya disebut lebih cepat, terutama pada anak-anak, remaja, dan lansia.
Menurut Edy, istilah super flu sudah terpantau dalam sistem surveilans kesehatan nasional. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir berlebihan, namun pemerintah juga tidak boleh lengah.
“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan baik. Jangan hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu dalam rilis di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Edy menekankan bahwa isu super flu bukan sekadar persoalan medis, melainkan juga menyangkut kesiapan anggaran kesehatan. Ia menilai anggaran harus lebih diarahkan pada pencegahan, deteksi dini, dan penguatan surveilans penyakit, bukan hanya respons ketika kasus sudah meningkat.
Ia menambahkan, penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Hal ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta.
Selain itu, Edy meminta Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan dan memperbarui protokol kesehatan yang jelas dan mudah dipahami publik. Protokol tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki panduan seragam dalam menghadapi peningkatan kasus influenza, termasuk penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum.
Ia juga mengingatkan agar komunikasi pemerintah tidak bersifat sensasional. Pengalaman pandemi COVID-19, menurutnya, menunjukkan bahwa informasi yang tidak utuh justru dapat memicu kepanikan dan disinformasi.
“Kita perlu narasi yang berbasis data dan sains. Edukasi publik jauh lebih penting daripada istilah-istilah yang menimbulkan kekhawatiran,” tegas Legislator Dapil Jawa Tengah III itu.
Di akhir pernyataannya, Edy mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, disiplin menjaga kesehatan, mengikuti anjuran resmi pemerintah, tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan di media sosial, serta terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. [ham]
