Survei Parameter Politik Indonesia: Kinerja Jokowi Periode Pertama Kurang Maksimal - Telusur

Survei Parameter Politik Indonesia: Kinerja Jokowi Periode Pertama Kurang Maksimal


telusur.co.id - Lembaga Parameter Politik Indonesia melakukan survei untuk menjaring aspirasi publik soal evaluasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode pertama, dan juga harapan masyarakat untuk Jokowi di periode kedua.

Terkait evaluasi kinerja, dalam hasil survei yang dilakukan pada 5 hingga 12 Oktober 2019, Parameter Politik Indonesia menyuguhkan temuan bahwa kinerja Jokowi di periode pertama relatif baik dengan sejumlah catatan kritis.

"Publik yang menilai kinerja Jokowi baik mencapai 41 persen, biasa saja 33,4 persen, buruk 23,3 persen. Selebihnya tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/19).

"Itu artinya, jika diringkas secara sederhana, kinerja Jokowi sebenarnya sudah baik namun belum maksimal kerena menyisakan sejumlah pekerjaan rumah," ujarnya.

Adi menjelaskan, untuk publik yang menilai kinerja Jokowi di periode pertama berjalan dengan baik, melihat mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap sukses membangun infrastruktur strategis, memberikan bansos, sembako, dana desa, PKH, KIS dan KIP.

"Namun pada saat yang bersamaan Jokowi dianggap kurang maksimal soal kesejahteraan lapangan pekerjaan baru, mengurangi kemiskinan, harga yang masih mahal serta persoalan korupsi dan penegakan hukum," beber dia.

"Publik belum merasakan 'sentuhan magis' pembangunan infrastruktur yang inline dengan persoalan mendasar rakyat, termasuk juga soal isu Pelemahan KPK cukup kuat serta potret hukum yang dinilai masih tebang pilih," jelas Adi.

Sementara itu, soal harapan publik, dikatakan Adi, masyarakat berharap Jokowi bisa mewujudkan semua janjinya dalam program Nawacita Jilid II.

"Publik berharap Jokowi bisa mewujudkan semua janji Nawacita Jilid kedua itu dengan maksimal, terutama soal pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan baru, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, serta prospek hukum dan korupsi yang lebih menjanjikan," pungkasnya.

Untuk diketahui, Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5-12 Oktober 2019 dengan sample 1000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metodologi stratified multi stage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan publik 95 persen. [asp]


Laporan : Fahri Haidar


 


Tinggalkan Komentar