telusur.co.id - Partai Golkar berpeluang mengusung Ketua Umumnya Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024. Bahkan Firman Soebagyo, salah satu Ketua DPP Golkar, mendukung penuh ketumnya dan tak bisa ditawar lagi.
Penegasan Firman Soebagyo itu sejalan dengan hasil Munas Partai Golkar 2019 yang salah satunya menyatakan, Partai Golkar mengusung kader terbaiknya menjadi calon presiden pada pilpres 2024.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, sebagai Ketua Umum tentu Airlangga dapat dikatakan salah satu kader Golkar terbaik. Namun, Airlangga sebagai Ketua Umum, dinilai hanya populer di kalangan elit partainya saja. Dia tidak mengakar di akar rumput.
"Jadi, bisa saja suara elit Golkar ngotot mendorong Airlangga nyapres, tetapi hk itu tidak tercermin pada kadernya di akar rumput," ujarnya, Minggu.
Popularitas Airlangga di internal partainya juga bersaing ketat dengan Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang saat ini menjabat Ketua MPR RI. Bahkan kalau dilakukan survei di internal partai, bisa jadi dukungan terhadap Bamsoet lebih baik daripada Airlangga.
Prestasi Airlangga di pemerintahan juga biasa-biasa saja. Hal itu terlihat saat Airlangga menjadi Menteri Perindustrian pada Kabinet Kerja dan saat ini sebagai Menko Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju.
Kalau prestasi Airlangga moncer di pemerintahan, maka dipastikan elektabilitasnya akan tinggi. Nyatanya, elektabilitas Airlangga sangat rendah. Survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia pada 23 - 28 Mei 2021 memperlihatkan elektabilitas Airlangga hanya 0,4 persen.
Jadi, kalau Airlangga berprestasi di pemerintahan, tentu mustahil elektabilitasnya hanya 0,4 persen. Ini mengindikadikan, elektabilitas Airlangga memang sulit untuk didongkrak.
Melihat tren elektabilitas Airlangga selama ini, kiranya sulit bagi Golkar untuk menaikkan elektabilitasnya. Apalagi kalau berharap elektabilitas Airlangga sejajar dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Jadi, kapasitas Airlangga tampaknya lebih pas untuk cawapres. Realitas politik inilah yang harus disadari oleh elite Golkar. Kalau tetap memaksakan diri untuk menjadikan capres, dikhawatirkan partai lain akan enggan berkoalisi dengan Golkar," tandasnya. [ham]
