telusur.co.id -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, realisasi anggaran kementeriannya yang tercatat hingga November 2020, mencapai Rp64,066 triliun. 

Basuki menjelaskan, serapan anggaran sebesar Rp64,066 triliun, terdiri dari realisasi keuangan mencapai 72,94 persen dan realisasi fisik 74,79 persen dari pagu anggaran 2020 sebesar Rp87,83 triliun.

"Sekarang pada tanggal 16 November 2020 pukul 16.00 WIB terserap keuangan Rp 64,066 triliun atau sebesar 72,94 persen," kata Basuki dalam Raker dengan Komisi V DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/20).

Realisasi keuangan dan fisik Kementerian PUPR tahun ini jauh lebih tinggi, dibandingkan tahun lalu. Pada 2019, serapan keuangan hanya mencapai 58,61 persen sementara realisasi fisik sebesar 65,32 persen. 

Sementara, sisa anggaran kementerian 2020 diusahakan akan dialokasikan ke dalam program penang Covid-19 dan program padat karya yang dinilai mampu mendorong kinerja ekonomi nasional ke depan. Namun, alokasi anggaran akan dilalui dengan revisi Daftar Isian Pelaksana anggaran (DIPA).

"Dipindahkan ke yang butuh anggaran (program) karena progres lebih cepat, ini butuh revisi DIPA yang cepat. Kemudian mempercepat belanja Covid-19, serta memastikan pelaksanaan program padat karya sesuai sasaran," paparnya. 

Basuki mengakui, anggaran Kementerian PUPR sempat mengalami pengurangan, dari Rp 120 triliun menjadi Rp 75,63 triliun. 

Namun, lanjut Basuki, anggaran kembali bertambah lantaran adanya pinjaman hibah luar negeri (PHLN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) senilai Rp 10,47 triliun.

Kementerian Keuangan juga menambahkan anggaran bagi Kementerian PUPR untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1,73 triliun mencakup proyek prioritas nasional, food estate dan kawasan industri. Dengan demikian, total pagu anggaran Kementerian PUPR tahun ini mencapai Rp 87,83 triliun.[Fhr]