telusur.co.id - Pernyataan Joko Widodo yang menyatakan siap turun langsung ke daerah-daerah untuk membantu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadapi Pemilu 2029 dinilai sebagai sinyal relasi politik yang bersifat saling menguntungkan. Isu ini bukan semata soal kampanye, melainkan juga menyangkut kepentingan elektoral dan posisi tawar politik Jokowi setelah tak lagi menjadi presiden.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menyampaikan, dari sudut pandang PSI, keterlibatan Jokowi memiliki nilai strategis yang jelas. Sebagai figur nasional dengan tingkat pengenalan publik yang masih tinggi, Jokowi berpotensi membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik PSI, terutama di daerah-daerah yang selama ini belum menjadi basis kuat partai tersebut.
“Bagi PSI, Jokowi adalah aset simbolik yang bisa membantu mendongkrak elektoral. Figur ini dapat mempercepat pengenalan partai dan membuka akses ke segmen pemilih tertentu,” ujar Arifki dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).
Namun Arifki menegaskan, relasi tersebut tidak bersifat sepihak. Jokowi juga memiliki kepentingan untuk tetap berada dalam orbit politik nasional setelah tidak lagi menjabat presiden. Dalam konteks ini, PSI dinilai dapat berfungsi sebagai kendaraan politik yang memberi Jokowi ruang pengaruh sekaligus posisi tawar di tengah dinamika kekuasaan menuju 2029.
“PSI memberi Jokowi kanal politik tanpa harus masuk ke partai besar atau struktur pemerintahan. Ini bentuk relasi yang lazim dalam politik,” kata Arifki.
Menurut Arifki, hubungan saling membutuhkan semacam ini kerap muncul dalam fase pascakekuasaan. Partai membutuhkan figur untuk meningkatkan elektabilitas, sementara figur membutuhkan partai agar tetap relevan secara politik.
Namun, relasi tersebut tidak otomatis menjamin keberhasilan elektoral.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman pemilu menunjukkan dukungan tokoh besar hanya berfungsi sebagai pengungkit awal.
Hasil akhir tetap sangat ditentukan oleh kerja organisasi partai, kekuatan struktur di tingkat lokal, serta konsistensi agenda dan program yang ditawarkan kepada publik.
“Figur bisa membuka pintu, tetapi yang menentukan apakah pintu itu dilewati atau tidak adalah kerja partai itu sendiri,” ujar Arifki.
Terkait keputusan Jokowi yang kembali aktif turun ke daerah meskipun sebelumnya ingin pensiun di politik wajar karena isu-isu yang menyerangnya juga tak berhenti. Pada sisi lain, persepsi publik terhadap Jokowi juga mempengaruhi peluang Gibran di 2029.
Dalam praktik politik Indonesia, mantan presiden sering kali tetap memainkan peran informal, baik sebagai simbol maupun aktor pengaruh, misalnya SBY di Demokrat dan Megawati di PDI-P.
"Saya menilai isu Jokowi turun gunung sebagai uji kesaktian Jokowi yang tak hanya menjadikan PSI lolos parlemen, tetapi juga partai besar. Namun untuk itu kembali kepada PSI, apakah mampu mengelola momentum tersebut menjadi kerja politik yang konkret dan berkelanjutan, " tutup Arifki.[Nug]
