Anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori menilai wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghidupkan kembali Koopssusgab TNI (Komando Pasukan Khusus Gabungan) yang terdiri dari berbagai satuan di TNI saat ini tak tepat.
“Saya rasa wacana itu tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk saat ini di bentuk,” Kata Syaiful saat dihubungi (15/5/18).
Syaiful menjelaskan, Pemerintah seharusnya dapat menahan diri dan menunda wacana tersebut di tengah peristiwa yang terjadi saat ini.
“Semuanya harus calling down dulu, janganlah membuat kelembagaan dalam situasi yang lagi galau dan emosi. biarlah lembaga aparat hukum bekerja dulu dan tentu aparat yang lainnya yang punya tugas yang sama,” ucapnya.
Politisi asal PKB itu menjelaskan, membuat lembaga dalam keadaan galau dan emosi seperti saat ini tak akan efektif.
Terlebih saat ini Pemerintah sudah banyak memiliki Badan maupun Lembaga yang menangani teroris seperti Densus 88, BNPT dan BIN.
“Kenapa lembaga BIN, BNPT, Densus 88 tidak dioptimalkan? Klo nanti membentuk badan atau lembaga baru justru saya khawatir akan tumpang tindih dan pemborosan. Apalagi belum memiliki payung hukumnya, lalu pakai dasar hukum apa lembaga baru tersebut” jelasnya.
Pengamat Intelejen sekaligus anggota DPR RI itu menyarankan agar Pemerintah sebaiknya menyatukan pendapat untuk segera menyelesaikan RUU Terorisme yang selama ini Pemerintah belum memiliki persamaan persepsi.
“Saya rasa lebih baik Pemerintah fokus terhadap penyelesaian RUU Terorisme, jangan sampai publik menilai DPR yang menunda untuk mengesahkan pembahasan tersebut” ujarnya.
Seperti diketahui mantan Panglima TNI yang kini menjadi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah melakukan komunikasi kepada Presiden yang ingin menghidupkan kembali satuan koopssusgab TNI dalam menangani Terorisme pasca terjadinya peristiwa di Rutan Mako Brimob Depok, Kelapa Dua, Jawa Barat.[far]
