telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminuddin mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi yang memotong anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan karena virus corona.

Seharusnya, ujar Hasan, Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ditengah-tengah wabah pandemi covid-19 memprioritaskan ketahanan pangan nasional, bukan malah sebaliknya yakni terkesan tidak berpihak atau tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, yakni dengan melakukan pemotongan anggaran, seperti di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang notabene adalah pemasok pangan nasional dalam bentuk ikan. 

"Istilah Pemerintah adalah penghematan anggaran sebesar Rp1,848 trilliun dari pagu alokasi anggaran semula sebesar Rp6,448 triliun menjadi Rp4,6 triliun," ujar H. Hasan Aminuddin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Menurut H. Hasan Aminuddin, Pemerintah perlu mengevaluasi pemotongan anggaran tersebut yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan tanggal 15 April 2020 No.S-302/MK.02/2020 dengan melakukan langkah terobosan. 

"Menambah anggaran bukan malah mengurangi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan demi melindungi dan memberdayakan pelaku utama sektor kelautan perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam serta pengolah dan pemasar sebagaimana amanat dalam Undang-Undang No 7 tahun 2016," katanya.

Karena merekalah garda terdepan yang rentan terkena krisis dalam memproduksi kebutuhan pangan rakyat. Tercatat pada periode pemerintahan yang lalu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dari tahun ke tahun trennya mengalami penurunan, pernah tertinggi di tahun 2015 hanya mencapai sebesar Rp10,668 triliun (dibawah 1% dari APBN).

Terlebih lagi prediksi FAO dalam beberapa bulan ke depan di era wabah corona lonjakan kebutuhan pangan dunia cukup signifikan, sehingga setiap negara wajib menjaga stok produksi pangan sebagai sumber daya yang penting dan krusial untuk diamankan agar stabilitas nasional tetap kondusif. 

Pemerintah harus hadir dan peduli dalam aksi cepat dengan jaminan membeli produk perikanan, khususnya di tingkat nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar agar perekonomian rakyat tradisional kelautan perikanan dapat bertahan hidup.

"Untuk itu, Saya pribadi mendorong dan mendukung penuh program yang digalakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti bakti nelayan di sentra pelabuhan, bulan bakti mutu karantina dan program gemarikan di masyarakat yang terdampak wabah agar dapat segera diwujudkan dalam rangka menekan rakyat yang terpapar," ujar H. Hasan Aminuddin.

Pola logistik produk perikanan menjadi suatu keharusan yang perlu dibenahi secepat mungkin sehingga sangat disayangkan jika anggran KKP dipotong, mengingat cold storage dan resi gudang saat ini sangat dibutuhkan dalam menjaga stok pangan nasional. Rantai suplai diharapkan lebih terjamin, dan hasil produksi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan dapat terserap optimal. 

Peran BUMDes saat ini juga tidak boleh dikesampingkan karena BUMDes dapat membantu perekonomian di kantong-kantong desa karena sistem pengelolaanya dianggap sudah lebih baik dan mengakar di setiap kampung serta mampu dalam memasok dan menyalurkan produk pangan yang lebih efektif dan efisien.

H. Hasan Aminuddin mengingat kembali bahwa yang dibutuhkan oleh kelompok pelaku utama kelautan perikanan saat ini adalah intervensi pemerintah untuk membeli dan menampung produk hasil tangkapan nelayan kecil, hasil budidaya ikan rakyat kecil, hasil olahan ikan rakyat kecil dan juga tidak kalah pentingnya adalah melindungi petambak garam dengan menjaga stabilitas harga garam agar meningkat, mengingat saat ini harga garam sangat rendah (sekitar Rp300,-) diduga akibat adanya rembesan impor garam yang ke pasar-pasar tradisonal sehingga petambak garam rakyat ibarat “mati suri”. 

Selain itu, sektor industri juga terkesan “enggan” membeli produk garam rakyat. Untuk itu, intervensi dan peningkatan anggaran oleh pemerintah saat ini di sektor pelaku utama produksi pangan menjadi kewajiban yang tidak terelakan. [ham]