telusur.co.id - Rezim Zionis Israel tengah menghadapi kondisi di mana negara tersebut merasa kekurangan personel militer untuk dikirim ke medan tempur di Gaza, Palestina. 

Perdebatan tentang undang-undang dinas kemiliteran yang ditolak oleh kelompok Haredi (ortodoks) untuk menjadi tentara, telah menambah beban pasukan cadangan, dan menjadi salah satu krisis bagi Kabinet Benjamin Netanyahu.

Sehubungan dengan masalah ini, Perdana Menteri Rezim Zionis Naftali Bennett, mengakui bahwa dalam sejarah Israel baru kali ini negara itu mengalami kekurangan pasukan Angkatan Bersenjata.

“Sampai saat ini tidak pernah terjadi bahwa Israel, membutuhkan sedemikian banyak personel militer seperti sekarang ini,” kata Naftali, dikutip dari Parstoday, Minggu (27/4/2025). 

Menurut keterangan mantan PM Rezim Zionis itu, Angkatan Bersenjata Israel, saat ini membutuhkan sekitar 20 ribu personel militer baru.

Surat kabar Yedioth Ahronoth, melaporkan, masalah kekurangan personel militer dikarenakan berlarut-larutnya perang di Jalur Gaza, telah memaksa Angkatan Bersenjata Israel, memperpanjang periode kewaspadaan. 

Sebelumnya stasiun televisi Israel, KAN, juga mengabarkan soal kekurangan personel militer Rezim Zionis. Dikatakan bahwa Angkatan Bersenjata Israel, telah mengirim pasukan baru Brigade Golani dan Brigade Givati, ke medan tempur di Gaza tanpa menjalani latihan terlebih dahulu. 

Sementara itu, Pemimpin oposisi Rezim Zionis, Yair Lapid, memprotes keras bentuk penolakan Haredi, untuk mengikuti dinas kemiliteran. 

Menurutnya siapapun yang menolak dinas kemiliteran akan ditindak, dan siapa pun yang menolak menjadi tentara tidak akan menerima uang meski satu Shekel dari pemerintah Israel.[Nug]

Laporan: Dhanis Iswara