Proyek pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ramai diperbincangkan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pengerjaannya.
Sorotan datang dari Anggota DPD RI Ni Luh Djelantik. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @niluhdjelantik, Kamis (1/10/2026), Ni Luh mempertanyakan proses kajian proyek tersebut sejak awal.
Dia menyoroti keputusan peresmian proyek yang kemudian disusul penghentian sementara pembangunan karena sejumlah dokumen perizinan disebut belum terpenuhi.
“Dedi meresmikan. Mulyadi menghentikan,” tulis Ni Luh dalam unggahannya.
Ni Luh mempertanyakan mengapa kajian menyeluruh terhadap proyek tersebut, termasuk mengenai risiko pembangunan pusat data AI, tidak dilakukan sejak awal.
“Mengapa tidak sejak awal dikaji menyeluruh?” tulis dia.
Dia juga meminta agar informasi mengenai risiko pembangunan data center AI dibuka kepada publik, dengan merujuk pada berbagai informasi dan kajian yang tersedia secara global.
Dalam unggahannya, Ni Luh menyampaikan kritik dengan nada retoris.
“Mau ngelus dada tapi dadanya siapa? Pengen nangis juga udah lupa nadanya,” lanjut dia.
Senator Dapil Bali itu kemudian mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang menurutnya memiliki integritas, kapasitas, empati, serta keberanian dalam mengambil keputusan.
“Oh negeriku tercinta, kamu berhak dipimpin oleh mereka yang punya integritas, kapasitas, empati, tulus melayani, dan tentunya bernyali,” tulis Ni Luh.
Dia pun menyinggung besarnya tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam setiap keputusan pembangunan.
“Bangsa ini bukan diisi gerombolan sapi perah apalagi ruang coba-coba. Ada 280 juta rakyat yang menjadi pemegang mandat tertinggi dan semesta tak akan diam jika mereka disakiti,” ujar Ni Luh.
Pertanyaan Ni Luh muncul setelah Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan pusat data AI di Jatiluhur.
Diketahui, penghentian itu dilakukan karena pihak pengembang, BDX Data Centers disebut belum mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Dedi menegaskan pembangunan tidak boleh dilanjutkan sebelum persyaratan tersebut dipenuhi.
“PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya,” ucap dia dilansir dari situs resmi Pemprov Jabar, Rabu (30/9/2026) lalu.
Menurut pria yang akrab disapa KDM itu, keberadaan AMDAL dan PBG menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilanjutkan.
Lebih jauh, dia meminta konsultan segera melengkapi persyaratan yang diperlukan agar dokumen tersebut dapat diproses oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Editor: Risyad.
