BPJS Kesehatan Cabang Surabaya meluruskan isu yang beredar di masyarakat terkait anggapan bahwa persalinan dengan metode caesar (sectio caesaria) tidak dapat dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Muhammad Aras, menegaskan bahwa tindakan operasi caesar tetap ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan sepanjang didasarkan pada indikasi medis yang ditetapkan dokter penanggung jawab.
“Selama tindakan tersebut sesuai indikasi medis dan bukan atas permintaan pasien, persalinan caesar tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan. Keputusan untuk melakukan operasi caesar dilakukan ketika persalinan normal dinilai membahayakan keselamatan ibu maupun janinnya,” terang Aras di Surabaya, Kamis (19/11/2026).
Aras memaparkan sejumlah kondisi medis yang menjadi dasar pertimbangan tindakan caesar, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan janin maupun ibu. Kondisi tersebut antara lain posisi janin yang tidak normal, plasenta previa, kondisi janin yang memburuk, serta berbagai risiko kesehatan lain yang membuat persalinan normal tidak memungkinkan untuk dilakukan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa Program JKN menanggung seluruh rangkaian pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, terhitung sejak masa pemeriksaan kehamilan hingga periode pascapersalinan.
“Sebagian ibu hamil mungkin belum mengetahui bahwa BPJS Kesehatan menjamin pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC) sebanyak enam kali kunjungan selama masa kehamilan. Melalui pemeriksaan tersebut, tenaga medis dapat mendeteksi adanya indikasi medis khusus, penyulit, atau kehamilan berisiko tinggi. Dengan demikian, bisa segera ditentukan prosedur dan tindakan persalinan yang tepat sesuai dengan kondisi ibu dan calon bayinya,” ujar Aras.
Akses Layanan Kehamilan hingga Pascabersalinan
Pemeriksaan kehamilan rutin tersebut dapat diakses peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik pratama, maupun praktik bidan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan kondisi medis yang memerlukan penanganan spesialistik lebih lanjut, petugas FKTP akan menerbitkan rujukan ke rumah sakit.
“Untuk kondisi gawat darurat saat masa kehamilan, peserta JKN bisa langsung mengunjungi IGD rumah sakit terdekat tanpa surat rujukan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menjamin layanan pascapersalinan atau Postnatal Care (PNC) sebanyak tiga kali kunjungan. Layanan ini mencakup imunisasi dasar dan pemantauan tumbuh kembang bayi,” ungkap Aras.
Guna memastikan kelancaran akses layanan, Aras mengimbau para ibu hamil agar senantiasa mengecek dan menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif. Kepesertaan yang aktif memberikan jaminan perlindungan finansial serta rasa aman apabila sewaktu-waktu membutuhkan tindakan medis darurat maupun proses persalinan yang berbiaya besar.
Aturan Pendaftaran Bayi Baru Lahir
Selain layanan bagi ibu, Aras juga mengingatkan kewajiban administrasi bagi orang tua setelah buah hati lahir. Pendaftaran kepesertaan JKN bagi bayi baru lahir memiliki batas waktu yang telah diatur secara tegas dalam regulasi pemerintah.
“Setelah bayi dilahirkan, orang tua wajib mendaftarkan bayinya sebagai peserta JKN maksimal 28 hari sejak tanggal kelahirannya. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (1),” sambung Aras.
Proses pendaftaran bayi baru lahir dapat dilakukan secara langsung melalui fasilitas kesehatan tempat ibu menjalani persalinan. Dokumen persyaratan yang wajib disiapkan meliputi Kartu Keluarga (KK) serta Surat Keterangan Lahir (SKL). Khusus bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, berkas pendaftaran juga perlu dilengkapi dengan buku rekening tabungan.
“Segmen kepesertaan bayi baru lahir akan mengikuti orang tuanya, terutama ibu kandung. Bagi peserta PBPU atau peserta mandiri yang memiliki bayi kelahiran di atas 2018, apabila bayi didaftarkan lebih dari 28 hari sejak tanggal kelahirannya, orang tua wajib membayarkan iuran JKN bayi yang dihitung sejak bulan kelahiran,” kata Aras.
Manfaat perlindungan menyeluruh bagi ibu hamil ini turut dirasakan langsung oleh Linda Widyawati (29), peserta JKN asal Surabaya yang terdaftar pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Ia mengaku dapat menjalani seluruh tahapan kehamilan hingga masa pemulihan pascapersalinan dengan tenang tanpa terbebani biaya pengobatan.
“Selama masa kehamilan, saya rutin menjalani pemeriksaan USG di puskesmas untuk memantau kondisi dan perkembangan janin serta meminimalkan risiko komplikasi. Alhamdulillah, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya indikasi medis maupun penyulit selama kehamilan. Dengan begitu, saya dapat menjalani proses persalinan cukup di puskesmas saja,” ungkap Linda.
Linda pun berpesan kepada seluruh ibu hamil agar tidak ragu memanfaatkan hak layanan JKN sejak awal masa kehamilan hingga pascapersalinan, mengingat seluruh prosedur medis dijalankan sesuai standar pelayanan yang berlaku oleh tenaga kesehatan profesional.