telusur.co.id- Prof. Mardiasmo menilai perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan anggaran pemerintah agar tidak lagi berorientasi pada siklus anggaran tahunan single-year budget, melainkan mengedepankan kesinambungan program melalui pendekatan multi-year budget yang berorientasi pada hasil dan dampak pembangunan.
Menurutnya, salah satu persoalan dalam pengelolaan anggaran pemerintah adalah kurangnya kesinambungan antartahun anggaran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan program pembangunan berjalan terputus-putus, padahal pencapaian manfaat dan dampak pembangunan membutuhkan perencanaan jangka panjang yang konsisten.
“Kalau kita berbicara mengenai anggaran 2024, 2025, 2026, hingga 2027, jangan sampai pelaksanaannya terpatah-patah. Harus ada kontinuitas dan kesinambungan,” paparnya dalam acara Talkshow Nasional bertema “Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Keuangan” yang digelar di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dirinya menuturkan bahwa, pendekatan multi-year budget perlu dibedakan dari multi-year project. Menurutnya, kesinambungan penganggaran harus menjadi bagian dari pola pikir pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan, sehingga pelaksanaan program pada tahun berikutnya tidak selalu dimulai dari awal.
Dengan pendekatan tersebut, program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan outcome, manfaat, serta dampak yang nyata bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Mardiasmo juga mengingatkan bahwa perubahan kebijakan dan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dikelola secara cermat agar tidak mengganggu kesinambungan program. Setiap penyesuaian anggaran harus tetap memperhatikan sasaran strategis dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Selain kesinambungan anggaran, Mardiasmo menekankan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau governance. Pasalnya, tata kelola bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut etika, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Ia menilai integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara. Prinsip tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi program.
“Di dalam tata kelola, kita harus melihat etika. Di dalamnya ada integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Semua itu harus menjadi satu kesatuan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan anggaran tidak terjebak pada rutinitas administratif, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Menurutnya, pengelolaan keuangan negara tidak cukup hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, daftar periksa checklist, maupun proses pengunggahan berkas.
Lebih dari itu, setiap tahapan pengelolaan anggaran harus memastikan bahwa program benar-benar dilaksanakan dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Mardiasmo menegaskan perlunya perubahan paradigma dari sekadar mengejar penyerapan anggaran menuju pencapaian kinerja dan target strategis.
Ia mendorong agar instansi pemerintah lebih mengutamakan pendekatan outcome-based daripada hanya berorientasi pada kepatuhan administratif compliance-based.
Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau lengkapnya dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga dari efektivitas program dalam mencapai sasaran dan menghasilkan perubahan nyata.
“Paradigma kita harus berubah. Bukan lagi hanya berbicara tentang penyerapan anggaran, tetapi bagaimana target tercapai dan dampaknya bisa dirasakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengukuran kinerja perlu diarahkan pada outcome dan impact, sehingga manfaat program dapat dinilai secara lebih konkret. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan nilai tambah dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
Lebih lanjut, Mardiasmo menekankan bahwa keberhasilan penerapan tata kelola sangat bergantung pada para aktor yang menjalankannya. Komitmen tersebut harus dimulai dari pimpinan tertinggi, termasuk menteri, kemudian diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran hingga tingkat pelaksana.
Menurutnya, prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan tidak akan memberikan hasil optimal apabila hanya menjadi pedoman formal tanpa penerapan nyata dalam pekerjaan sehari-hari.
Karena itu, seluruh jajaran Kementerian Kehutanan diharapkan mampu memperkuat komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik, mitigasi risiko, dan pencapaian target pembangunan.
Melalui perubahan paradigma tersebut, pengelolaan anggaran diharapkan menjadi lebih terintegrasi, berkesinambungan, dan berorientasi pada hasil. Dengan begitu, anggaran negara tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan program, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat jangka panjang dan dampak pembangunan yang berkelanjutan.
-thumbnail.webp)
