Oleh: N.D. Santoso - Analis Media dan Komunikasi Publik
Mungkin ada satu pertanyaan yang terlalu sederhana untuk sebuah demokrasi yang semakin sibuk dengan dirinya sendiri, yaitu untuk apa demokrasi dibangun?
Pertanyaan itu terdengar seperti pertanyaan tentang tujuan. Tetapi sesungguhnya juga pertanyaan tentang manusia. Sebab setiap kali kita mengatakan 'untuk apa', kita sedang berbicara tentang tujuan. Dan ketika pertanyaannya berubah menjadi 'untuk siapa', kita kembali kepada manusia yang seharusnya menjadi alasan seluruh bangunan demokrasi itu berdiri.
Pertanyaan itu kembali menemukan relevansinya ketika pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu memasuki perdebatan tentang parliamentary threshold. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 7 persen. Menurut Surya, partai yang lebih terseleksi akan membuat demokrasi lebih efektif. Pada saat yang sama, Surya Paloh menyatakan perbedaan pandangan tetap harus dihargai.
Angka 7 persen tentu dapat diperdebatkan. Empat persen dapat diperdebatkan. Lima persen dapat diperdebatkan. Bahkan 8 persen pun dapat diperdebatkan. Itulah demokrasi.
Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada angka, yaitu apa sebenarnya yang sedang kita perbaiki?
Apakah kita sedang memperbaiki demokrasi?
Atau jangan-jangan demokrasi sedang terlalu sibuk memperbaiki dirinya sendiri?
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ketentuan parliamentary threshold 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang norma serta besaran ambang batas tersebut diubah dengan berpedoman pada parameter yang ditentukan Mahkamah.
Artinya, perubahan memang bukan sekadar pilihan kosmetik. Ada pekerjaan konstitusional yang harus diselesaikan. Tetapi justru karena perubahan itu penting, kita tidak boleh terjebak pada satu kesalahan klasik yaitu mengira bahwa semakin rumit kita membicarakan mekanisme, semakin dekat kita kepada substansi demokrasi. Belum tentu.
Bukan berarti aturan main tidak penting. Justru karena penting, aturan main harus selalu dikembalikan kepada tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri.
Demokrasi bukan hanya persoalan bagaimana suara dihitung. Demokrasi juga persoalan apa yang terjadi setelah suara itu dihitung.
Karena rakyat tidak hidup di dalam parliamentary threshold. Rakyat hidup di dalam harga pangan. Di ruang kelas, di pasar, di pabrik, di sawah, di rumah sakit, di kantor, bahkan di masa depan anak-anak mereka. Di situlah demokrasi akhirnya harus membayar seluruh janji yang dibuat atas namanya.
Ada ironi yang kadang luput kita sadari. Kita dapat menghabiskan berbulan-bulan membahas bagaimana sebuah partai bisa masuk parlemen. Tetapi jauh lebih sedikit waktu yang kita habiskan untuk membahas apa yang seharusnya dilakukan setelah partai itu masuk parlemen.
Kita sangat serius membicarakan siapa yang mendapatkan kursi. Tetapi belum tentu sama seriusnya membicarakan apa yang dilakukan dengan kursi tersebut.
Kita menghitung suara, menghitung kursi, menghitung persentase, menghitung koalisi. Lalu kadang lupa menghitung sesuatu yang paling penting yaitu berapa banyak masalah rakyat yang benar-benar terselesaikan?
Barangkali inilah salah satu paradoks demokrasi modern. Demokrasi terlalu pandai menghitung dirinya sendiri.
Dalam LAGA Perubahan 2.0 pada 18 September 2026, Surya Paloh berbicara tentang persoalan yang lebih mendasar yaitu akal sehat dan kejujuran terhadap objektivitas. Surya Paloh mempertanyakan mengapa Indonesia belum menjadi bangsa yang lebih hebat meski memiliki potensi dan cita-cita besar, lalu mengatakan bahwa bangsa ini kerap “mempermainkan akal sehat” dan tidak jujur terhadap objektivitas sebagai fakta kehidupan bangsa.
Surya Paloh juga menegaskan bahwa gerakan perubahan tidak boleh berhenti dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Gagasan itu membawa kita keluar dari perdebatan teknis pemilu menuju persoalan yang lebih mendasar bahwa demokrasi tidak boleh kehilangan hubungan dengan kenyataan.
Sebab ada demokrasi yang sangat sibuk berbicara tentang prosedur, tetapi gagap membaca realitas. Ada politik yang sangat fasih berbicara tentang rakyat, tetapi jarang mendengarkan suara mereka. Ada institusi yang rajin membuat aturan, tetapi lambat menjawab persoalan. Dan ada elite yang begitu serius memperdebatkan masa depan demokrasi sampai lupa bahwa rakyat sedang menjalani masa depan itu sekarang.
Demokrasi seharusnya seperti rumah yang boleh direnovasi. Pintunya boleh diganti. Jendelanya boleh diperbaiki. Atapnya boleh diperkuat. Tetapi seluruh renovasi itu kehilangan makna jika penghuninya lupa untuk siapa rumah tersebut dibangun.
Begitu pula demokrasi. Undang-undang boleh diperbaiki. Sistem pemilu boleh dievaluasi. Partai boleh saja disederhanakan. Bahkan parlemen pun boleh ditata. Tetapi seluruh rekayasa itu kehilangan makna apabila kita tidak kembali kepada pertanyaan paling sederhana yaitu demokrasi harus membawa bangsa ini ke mana dan untuk siapa?
Di sinilah perdebatan parliamentary threshold menjadi lebih menarik jika kita lepaskan sebentar dari kepentingan masing-masing partai. Persoalannya bukan semata-mata apakah 7 persen terlalu tinggi atau terlalu rendah. Persoalannya adalah parameter apa yang digunakan untuk menentukan angka tersebut.
Jika tujuannya penyederhanaan sistem kepartaian, itu harus dijelaskan. Jika tujuannya efektivitas pemerintahan, itu harus dibuktikan. Jika tujuannya menjaga proporsionalitas representasi, itu harus dihitung. Jika tujuannya mengurangi suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi, itu harus diuji. Jika tujuannya memperkuat kualitas parlemen, maka kualitas itu juga harus didefinisikan.
Karena angka tanpa tujuan hanyalah angka. Dan demokrasi yang dirancang hanya berdasarkan angka berisiko menghasilkan sesuatu yang rapi secara matematis, tetapi belum tentu adil secara politik.
Karena itu pertanyaannya bukan “Berapa angka yang paling nyaman?”
Melainkan “Sistem seperti apa yang mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan representasi rakyat?”
Itu pertanyaan yang lebih sulit. Tetapi justru karena lebih sulit, maka lebih layak untuk diperjuangkan.
Ada satu persoalan yang lebih mendasar. Partai politik adalah bagian penting dari demokrasi. Ia mengorganisasi kepentingan, menyiapkan kepemimpinan, melakukan pendidikan politik, dan menghubungkan masyarakat dengan kekuasaan. Tetapi partai tetaplah sarana, bukan tujuan perjalanan.
Jika partai terlalu sibuk mempertahankan dirinya sendiri, demokrasi berisiko mengalami pembalikan fungsi. Kendaraan mulai sibuk menyelamatkan kendaraannya. Maka penumpang pun bisa saja dilupakan. Tujuan perjalanan mungkin saja kabur. Dan politik berubah menjadi perlombaan mempertahankan kendaraan, bukan mencapai tujuan.
Karena itu ukuran kesehatan demokrasi tidak cukup hanya dengan bertanya, berapa partai yang bertahan?
Kita juga harus bertanya, berapa banyak warga yang merasa diwakili?
Tidak cukup bertanya, berapa kursi yang dimenangkan?
Kita harus bertanya, apa yang dilakukan dengan kursi itu?
Tidak cukup bertanya, siapa yang menang dalam pemilu?
Kita harus bertanya, apa yang berubah setelah kemenangan itu?
Inilah mengapa pendidikan politik menjadi penting. Jika politik hanya hadir lima tahun sekali, demokrasi akan berubah menjadi ritual. Sekedar datang, mencoblos, menghitung, mengumumkan, lalu selesai. Padahal demokrasi tidak selesai ketika surat suara masuk kotak. Justru di situlah pekerjaan sebenarnya dimulai.
Surya Paloh menyebut gerakan perubahan sebagai sesuatu yang tidak terbatas dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Gagasan itu, jika dibaca lebih luas, menyentuh jantung persoalan demokrasi bahwa perubahan tidak seharusnya menjadi musim.
Sebab rakyat tidak hidup secara musiman. Kemiskinan tidak menunggu pemilu. Pengangguran tidak menunggu pemilu. Pendidikan tidak menunggu pemilu. Kesehatan tidak menunggu pemilu. Krisis lingkungan tidak menunggu pemilu. Masa depan anak-anak juga tidak menunggu pemilu.
Maka politik yang hanya aktif menjelang pemilu sebenarnya sedang bekerja mengikuti kalendernya sendiri, bukan mengikuti denyut kehidupan masyarakat. Di sinilah demokrasi membutuhkan sesuatu yang semakin langka, yakni akal sehat.
Akal sehat bukan berarti anti-perdebatan. Justru sebaliknya, akal sehat membuat kita mampu berdebat tanpa kehilangan tujuan. Berbeda tanpa kehilangan bangsa. Mengkritik tanpa kehilangan solusi. Mempertahankan prinsip tanpa menganggap pendapat sendiri sebagai kebenaran tunggal. Dan yang paling penting mampu membedakan antara apa yang penting bagi sistem politik dengan apa yang penting bagi manusia. Sebab keduanya tidak selalu identik.
Sistem politik bisa sibuk memperdebatkan kursi. Manusia sibuk mencari pekerjaan. Sistem politik bisa sibuk memperdebatkan koalisi. Manusia sibuk membayar kebutuhan hidup. Sistem politik bisa sibuk menghitung suara. Orang tua sibuk menghitung biaya sekolah anak.
Di antara dua dunia itulah demokrasi harus berdiri. Bukan memilih salah satunya. Melainkan memastikan dunia politik tidak kehilangan hubungan dengan dunia manusia.
Mungkin karena itu demokrasi membutuhkan keberanian untuk sesekali keluar dari ruang rapatnya sendiri. Melihat dunia dari luar gedung parlemen. Dari warung kecil, ruang kelas, puskesmas, sawah, pelabuhan, kawasan industri. Bahkan dari rumah keluarga yang setiap akhir bulan masih harus memilih kebutuhan mana yang didahulukan.
Di sanalah demokrasi menemukan ukuran yang lebih nyata. Bukan dalam angka, slogan, baliho. Dan bukan pula dalam kemeriahan kampanye. Tetapi dalam pengalaman sehari-hari seorang warga negara.
Ukuran demokrasi bukan seberapa sering warga dipanggil untuk memilih, tetapi seberapa nyata suara mereka bekerja setelah pilihan itu selesai. Karena itu, mungkin sudah waktunya kita membalik pertanyaan.
Selama ini kita bertanya, bagaimana membuat demokrasi bekerja lebih efektif?
Mari tambahkan satu pertanyaan, efektif untuk apa?
Kita bertanya, bagaimana menyederhanakan sistem kepartaian?
Tambahkan, untuk menghasilkan apa?
Kita bertanya, bagaimana membuat parlemen lebih kuat?
Tambahkan, kuat untuk melakukan apa?
Kita bertanya, bagaimana membuat pemerintah lebih stabil?
Tambahkan, stabil untuk menghadirkan perubahan apa?
Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi justru di sanalah kedewasaan demokrasi diuji. Sebab demokrasi yang dewasa tidak takut mempertanyakan dirinya sendiri.
Yang berbahaya bukan ketika demokrasi dipertanyakan. Yang berbahaya adalah ketika demokrasi terlalu sibuk membicarakan dirinya sendiri sampai tidak lagi mendengar pertanyaan rakyat.
Demokrasi bukan tujuan akhir sebuah bangsa. Demokrasi adalah cara. Cara untuk memastikan kekuasaan tidak kehilangan alasan moralnya. Cara untuk memastikan perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan. Cara untuk memastikan suara rakyat tidak berhenti sebagai angka. Dan cara untuk memastikan negara terus bergerak menuju kehidupan yang lebih baik.
Karena itu, demokrasi tidak boleh menjadi sistem yang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun harus menjadi sistem yang membantu sebuah bangsa menyelamatkan masa depannya.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti sebentar dari kegaduhan angka, kursi, ambang batas, koalisi, dan kalkulasi kekuasaan. Bukan untuk meninggalkan semuanya. Tetapi untuk mengingat kembali alasan mengapa semua itu ada.
Sebab, rakyat tidak hidup di dalam parliamentary threshold. Rakyat hidup di dalam akibat dari keputusan politik. Mereka tidak tidur di atas kursi parlemen. Mereka tidur di rumah masing-masing. Mereka tidak membesarkan anak dengan persentase suara. Mereka membesarkannya dengan harapan. Dan mereka tidak membutuhkan demokrasi yang semakin pandai menjelaskan dirinya sendiri. Mereka membutuhkan demokrasi yang semakin nyata bekerja dalam kehidupan mereka.
Maka barangkali ukuran paling jujur bagi demokrasi bukanlah seberapa sering berbicara tentang demokrasi. Melainkan seberapa nyata rakyat merasakan bahwa demokrasi bekerja untuk mereka.
Jangan sampai demokrasi terlalu sibuk memperbaiki bangunannya sendiri, sampai lupa untuk (si)apa rumah itu didirikan. Sebab demokrasi bukan tentang bagaimana sebuah sistem mempertahankan dirinya. Demokrasi adalah tentang bagaimana sebuah bangsa memastikan masa depannya tidak kehilangan manusia.
