-preview.webp)
telusur.co.id - Golkar, PKB, dan PAN mulai mempertegas dukungan kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029. Di tengah langkah tersebut, Demokrat belum menentukan sikap pencalonan untuk pemilu mendatang. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan politik, apakah Demokrat sekadar menunggu waktu yang tepat, atau masih menghitung posisi AHY dalam bursa capres dan cawapres?
Pengamat politik, Arifki Chaniago menilai, kepentingan Demokrat tidak bisa dilepaskan dari posisi Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum sekaligus figur utama partai. Karena itu, kalkulasi Demokrat menuju 2029 kemungkinan tidak hanya berkaitan dengan siapa yang didukung, tetapi juga bagaimana peluang ketua umumnya diperhitungkan sebagai capres atau cawapres.
“Golkar, PKB, dan PAN sudah lebih dulu menyatakan dukungan kepada Prabowo. Demokrat sepertinya punya kalkulasi sendiri. Salah satu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana posisi AHY dalam Pilpres 2029. Apakah Demokrat akan mendorongnya sebagai capres, membuka peluang sebagai cawapres, atau memilih strategi lain?, " ujar Arifki dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, di sinilah letak perbedaan kepentingan yang menarik dicermati. Partai yang lebih dulu mendukung seorang capres belum tentu otomatis mendapatkan posisi cawapres. Sebaliknya, partai yang belum menentukan sikap juga belum tentu kehilangan peluang. Semuanya bergantung pada kekuatan politik, komunikasi antarpihak, dan kesepakatan yang terbentuk.
“Mendukung Prabowo dan memperjuangkan posisi AHY adalah dua persoalan politik yang berbeda. Demokrat perlu menghitung bagaimana menjaga hubungan dengan pemerintah sekaligus memastikan kepentingan partainya tetap masuk dalam pembicaraan menuju 2029,” katanya.
Arifki menambahkan, jika Demokrat mempertimbangkan AHY sebagai cawapres Prabowo, tantangannya bukan hanya membangun komunikasi politik. Demokrat juga perlu menjelaskan nilai tambah yang bisa dibawa AHY bagi pasangan tersebut.
Prabowo dan AHY sama-sama memiliki latar belakang militer. Menurut Arifki, kesamaan itu bukan hambatan hukum, tetapi menjadi salah satu aspek yang patut diperhitungkan dalam menyusun pasangan capres-cawapres.
“Kalau AHY masuk dalam bursa cawapres, pertanyaannya sederhana: apa nilai tambah yang bisa ia bawa? Apakah dari sisi dukungan politik, jangkauan pemilih, atau faktor lain yang bisa melengkapi Prabowo? Itu harus dihitung secara realistis,” ujarnya.
Ia juga menilai dukungan Golkar, PKB, dan PAN kepada Prabowo belum berarti persaingan untuk posisi cawapres sudah selesai. Penentuan pasangan calon biasanya melibatkan banyak pertimbangan dan dapat berubah mengikuti perkembangan politik.
Dalam konteks itu, wacana penghapusan presidential threshold menjadi nol persen juga berpotensi memengaruhi kalkulasi partai apabila diterapkan melalui perubahan aturan yang relevan. Namun, terbukanya pilihan pencalonan tidak otomatis menghilangkan kebutuhan untuk membangun dukungan dan menghitung kekuatan kandidat.
Arifki menegaskan, belum adanya keputusan Demokrat untuk Pilpres 2029 tidak bisa langsung dimaknai sebagai tanda menjauh dari Prabowo. Namun, semakin banyak partai yang lebih dulu menyatakan dukungan, semakin penting bagi Demokrat untuk memperjelas kepentingan politik yang ingin diperjuangkan atau semakin hati-hati menunggu momentum yang tepat.
“Pertaruhan Demokrat sepertinya bukan sekadar ikut atau tidak ikut mendukung Prabowo. Yang juga penting adalah bagaimana posisi AHY dalam peta politik 2029.Pada akhirnya, Demokrat ingin menentukan sendiri apa yang ingin diperjuangkan tanpa buru-buru mendukung Prabowo dua periode, dengan tetap memperhitungkan dinamika koalisi dan peluang yang tersedia untuk AHY,” pungkas Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu.[Nug]
