PSI Dipersoalkan Koalisi, Pengamat: Ada Rebutan Ruang Politik

by Perto |
PSI Dipersoalkan Koalisi, Pengamat: Ada Rebutan Ruang Politik
Pengamat politik Arifki Chaniago. Foto:Istimewa

telusur.co.id - Sikap sejumlah partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai mempertanyakan posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai tidak bisa dilepaskan dari dinamika kepentingan politik di internal koalisi. Pernyataan PKB yang menduga PSI tidak lagi menjadi bagian koalisi dan saran PAN agar PSI menjadi oposisi memunculkan pertanyaan mengenai arah hubungan politik PSI dengan pemerintahan Prabowo.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, sikap tersebut setidaknya memiliki dua kemungkinan pembacaan. Pertama, sebagai bentuk penegasan loyalitas partai-partai koalisi kepada Prabowo. Kedua, momentum untuk memperkuat posisi politik masing-masing partai dengan mendorong PSI mengambil jarak dari pemerintahan.

"Ini bisa dibaca sebagai bentuk loyalitas partai-partai koalisi kepada Prabowo. Namun, di sisi lain, momentum ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempersempit ruang politik PSI dalam pemerintahan. Dalam politik, loyalitas dan kepentingan sering kali berjalan beriringan," ujar Arifki.

Menurutnya, pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menduga PSI tidak lagi menjadi bagian koalisi serta saran Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi agar PSI menjadi oposisi menunjukkan bahwa keberadaan PSI mulai dipersoalkan oleh sebagian kekuatan politik pendukung pemerintah.

Situasi tersebut semakin menarik setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons mengenai tidak adanya lagi kader PSI di kabinet. Jokowi menyatakan pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan melalui kabinet. Bahkan, menurutnya, berada di luar kabinet justru membuat PSI bisa bergerak lebih lincah dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Arifki menilai, pernyataan Jokowi tersebut memiliki dimensi politik yang menarik untuk dicermati. Terlebih, Jokowi juga menyebut PSI kini tengah berfokus memperbaiki dan memperkuat struktur organisasi partai sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

"Jokowi seolah memberikan legitimasi bahwa berada di luar kabinet bukan sebuah kerugian politik bagi PSI. Bahkan, ada peluang bagi PSI untuk lebih leluasa membangun organisasi dan memperkuat identitas politiknya. Ini bisa menjadi penanda perubahan orientasi PSI, dari keterlibatan dalam pemerintahan menuju penguatan kekuatan partai," jelasnya.

Menurut Arifki, pernyataan tersebut juga perlu dibaca dalam konteks hubungan politik antara Jokowi dan pemerintahan Prabowo. Setelah Gibran tidak lagi menjabat Wakil Presiden dan tiga kader PSI, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, serta Isyana Bagoes Oka, mundur dari partai, ruang representasi politik yang selama ini dikaitkan dengan PSI di kabinet mengalami perubahan.

"Pertanyaannya, apakah ini memang proses penyesuaian posisi PSI untuk lebih mandiri secara politik, atau bagian dari perubahan konfigurasi pengaruh politik di sekitar pemerintahan Prabowo? Dua kemungkinan ini masih terbuka," katanya.

Arifki menambahkan, pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut belum ada partai menyatakan keluar dari koalisi memperlihatkan bahwa secara formal belum terjadi perubahan keanggotaan koalisi. Sementara PSI melalui Grace Natalie juga menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, perbedaan pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa batas antara partai pendukung pemerintah, anggota koalisi, dan partai yang memiliki representasi di kabinet masih menjadi ruang perdebatan politik.

"Prabowo tentu berkepentingan menjaga soliditas pemerintahan. Namun, partai-partai koalisi juga memiliki kepentingan untuk memperkuat posisi tawar masing-masing. Karena itu, kita perlu melihat apakah pernyataan-pernyataan tersebut murni menunjukkan loyalitas kepada Prabowo atau sekaligus menjadi bagian dari kompetisi pengaruh di internal koalisi," ujarnya.

Ia menilai dinamika ini tidak serta-merta menunjukkan adanya kesepakatan politik untuk menjauhkan Jokowi atau PSI dari pemerintahan. Namun, perubahan hubungan politik antara Prabowo, Jokowi, dan partai-partai koalisi menjadi hal yang relevan untuk dicermati menjelang konsolidasi politik menuju Pemilu 2029.

"Pada akhirnya, yang menarik bukan hanya apakah PSI masih berada di dalam koalisi, tetapi bagaimana posisi dan ruang pengaruh politik masing-masing aktor akan terbentuk ke depan. Apakah PSI memilih lebih leluasa bergerak di luar kabinet, sementara Prabowo memperkuat konsolidasi dengan partai-partai koalisi yang ada, itu menjadi dinamika politik yang patut kita amati," pungkas Arifki.[Nug]

tags :
psi

Komentar

Berita Terkait