telusur.co.id - Politisi senior PKS Mulyanto meminta Pimpinan DPR segera merespons resmi aspirasi masyarakat terkait polemik keabsahan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Menurut Mulyanto, Pimpinan DPR perlu mengkaji putusan MK tentang kedudukan Gibran yang diketahui tidak memenuhi syarat saat mengikuti Pilpres 2024.
"Polemik terkait Gibran Rakabuming Raka belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik. Setidaknya ada tiga isu yang pernah menimbulkan kegaduhan nasional, yakni polemik syarat usia calon wakil presiden, isu akun Fufufafa, serta persoalan syarat pendidikan atau ijazah," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026),
Ia mengatakan, DPR punya tanggung jawab konstitusi untuk menyikapi putusan tersebut sesuai aturan hukum. Publik menginginkan kejelasan, bukan persoalan yang terus menggantung.
Mulyanto berharap DPR merespons secara bijaksana sesuai kewenangan konstitusional. Lembaga perwakilan tidak boleh menutup mata terhadap pertanyaan publik yang berkembang luas dan semakin jelas dengan fakta hukum dalam putusan MK.
"Bagi kita, ini bukan soal suka atau tidak suka secara personal kepada seseorang. Ini soal bagaimana institusi demokrasi bekerja, bagaimana hukum dijalankan, dan bagaimana kepercayaan publik dijaga. Ini kan soal etika demokrasi, etika berbangsa dan bernegara," katanya.
PKS, kata dia, sudah menyampaikan sikap politik untuk mendorong DPR menyelesaikan persoalan secara tuntas, transparan, dan sesuai koridor konstitusi.
Terkait kemungkinan aspek pidana, Mulyanto meminta aparat penegak hukum bertindak profesional dan proaktif jika ada fakta dan bukti yang memenuhi unsur hukum.
"Jangan mendahului kesimpulan, tetapi jangan pula pasif. Bila ada dugaan tindak pidana, biarkan hukum bekerja secara objektif, transparan, dan tanpa intervensi," ujarnya.
"Negara tidak boleh memelihara teka-teki terlalu lama. Dalam kehidupan publik, kejelasan adalah bagian dari keadilan. Dan keadilan adalah fondasi kepercayaan kepada demokrasi," tandasnya.[Nug]
