telusur.co.id – Komisi II DPR RI mulai mematangkan langkah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Komisi II telah mengetuk pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu dan mengirimkan surat kepada seluruh fraksi untuk menempatkan perwakilannya dalam pembahasan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar mengatakan, pembentukan Panja menjadi bagian penting untuk memastikan pembahasan revisi UU Pemilu dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terarah.
Menurut Agun, Komisi II juga perlu memberikan ruang dan waktu yang memadai untuk menyusun berbagai dokumen penting, termasuk naskah akademik dan rancangan undang-undang (RUU), mengingat revisi tersebut merupakan usul inisiatif DPR.
“Harus memberikan ruang yang cukup untuk bekerjanya proses kita menyiapkan naskah akademik, kita menyiapkan naskah RUU-nya, karena ini usul inisiatif,” ujar Agun kepada wartawan, Selasa (29/9/2026).
Ia menjelaskan, proses tersebut juga telah masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Karena itu, tahapan penyusunan hingga pembahasan RUU Pemilu perlu dilakukan secara matang agar dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan masukan.
Setelah Panja terbentuk, Komisi II DPR akan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembahasan. Tidak hanya pakar yang sebelumnya telah memberikan masukan, partai-partai politik baru juga nantinya akan dimintai pandangan.
Agun menegaskan, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar pembahasan RUU Pemilu tidak hanya bertumpu pada perspektif internal DPR, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan para pemangku kepentingan dalam sistem pemilu.
“Kita sebelumnya sudah mendapat masukan dari pakar-pakar. Selain itu, nantinya Panja juga akan meminta masukan dari partai-partai baru,” katanya.
Dengan pembentukan Panja tersebut, pembahasan RUU Pemilu diharapkan dapat memasuki tahap yang lebih substantif, sekaligus membuka ruang partisipasi bagi berbagai pihak sebelum penyusunan dan pembahasan materi dilakukan lebih lanjut.
