telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Aceh, Ruslan Daud, meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengoptimalkan seluruh sumber daya pemerintah daerah dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang melumpuhkan akses utama di Aceh.
Salah satu langkah cepat yang perlu dilakukan, menurut Ruslan Daud—yang akrab disapa HRD—adalah mengoperasikan Kapal Aceh Hebat untuk melayani rute Banda Aceh–Lhokseumawe–Langsa–Belawan (Medan). Ia menilai rute tersebut menjadi alternatif penting mengingat jalur darat terputus di sejumlah titik dan menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik.
“Saya mendapat informasi ada warga Langsa yang pulang dari Banda Aceh menggunakan boat kecil karena jalan darat terputus. Ini mestinya menjadi alarm bagi Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan kreatif,” ujar HRD.
HRD menyampaikan, pembukaan rute pelayaran tersebut dapat menjadi solusi distribusi logistik dan pergerakan masyarakat. Truk sembako yang saat ini tertahan di Medan maupun Banda Aceh dapat dialihkan melalui jalur laut meski membutuhkan waktu lebih lama, namun memberikan kepastian akses.
“Stok sembako sudah sangat menipis dan harga mulai melambung. Kita tidak bisa menunggu sampai akses darat pulih. Pemerintah harus menyediakan jalur mobilisasi yang bisa diandalkan,” tegasnya.
Selain memaksimalkan armada laut, HRD meminta dilakukan koordinasi intensif antara Gubernur Aceh, Pangdam, dan Kapolda untuk mengerahkan personel TNI–Polri membangun jembatan bailey di titik kritis yang memutus konektivitas.
Ia juga mendorong Gubernur Aceh berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara dan Sumatera Barat guna bersama-sama mendesak pemerintah pusat menetapkan status Darurat Bencana Nasional, mengingat luasnya wilayah terdampak.
Berdasarkan laporan relawan, HRD menyebut skala kerusakan di tiga provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar) disebut melebihi cakupan kerusakan tsunami 2004.
“Waktu tsunami dulu, hanya 5–8 kabupaten di Aceh yang rusak parah dan akses darat ke Medan tidak terputus. Listrik dan telekomunikasi juga lebih cepat pulih. Sekarang mungkin hanya empat yang relatif selamat—Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Simeulue. Selebihnya rusak parah,” jelasnya.
HRD menambahkan, pada peristiwa tsunami jumlah korban jauh lebih besar dan berdampak hingga level internasional sehingga bantuan luar negeri cepat mengalir.
“Yang kita butuhkan dari Gubernur saat ini adalah kebijakan besar yang mengatur keseluruhan penanganan Aceh, bukan sekadar kunjungan simbolis untuk menyerahkan bantuan masa panik. Ini bencana besar, bukan banjir satu kabupaten,” pungkasnya. [ham]
