telusur.co.id - Abu Muhammad al-Julani, pemimpin militan bersenjata yang menggulingkan mantan presiden Bashar al-Assad di Suriah, menyatakan Suriah tidak akan digunakan sebagai landasan peluncuran serangan terhadap Israel. Dia juga mengaku berkomitmen pada perjanjian tahun 1974 yang menetapkan zona demiliterisasi di wilayah Suriah sebagai penyangga antara kedua negara.
“Kami berkomitmen pada perjanjian tahun 1974, dan siap mengembalikan (para pemantau) PBB,” kata Julani kepada surat kabar Inggris The Times, yang dilansir Al Alam, Rabu (18/12/24). Pernyataan Julani mengacu pada pasukan penjaga perdamaian yang menjaga zona demiliterisasi bersama pasukan Suriah.
“Kami tidak menginginkan konflik apa pun baik dengan Israel atau siapa pun, dan kami tidak akan membiarkan Suriah digunakan sebagai landasan peluncuran untuk serangan. Rakyat Suriah butuh istirahat, serangan harus diakhiri, dan Israel harus mundur ke posisi sebelumnya,” sambungnya.
Julani menilai Israel berhak menyerang pasukan yang didukung Iran sebelum jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad awal bulan ini, tapi tidak memiliki dasar yang sah untuk terus beroperasi di Suriah.
Seperti diketahui, dalam beberapa minggu sejak pemerintah Assad jatuh, Israel telah menyerang dan menghancurkan sebagian besar aset militer Suriah dengan dalih kuatir digunakan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Israel juga mengambil alih kendali zona penyangga.
Kepada wartawan di markas perdana menteri di Damaskus, al-Julani mengatakan faksi pemberontak di Suriah akan dibubarkan, dan para pejuang mereka akan ditempatkan di bawah kementerian pertahanan.
Menurut The Times, Al-Julani mengecilkan prospek Suriah jika dijalankan oleh hukum Islam. Dia berjanji melindungi hak-hak minoritas, dan menyerukan pencabutan sanksi agar para pengungsi dapat pulang.
Al-Assad yang telah lama berkuasa dan bersekutu dengan Iran digulingkan dalam serangan kilat selama 11 hari yang dipelopori oleh kelompok militan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), yang para militan dan sekutunya menyerbu dari barat laut Suriah dan memasuki ibu kota Damaskus pada tanggal 8 Desember.
Al-Julani, yang belakangan menggunakan Ahmad al-Sharaa, pada hari Senin di saluran Telegram HTS mengatakan bahwa semua faksi pemberontak “akan dibubarkan dan para pejuang dilatih untuk bergabung dengan jajaran kementerian pertahanan,” dan “semua akan tunduk pada hukum.”
Irak Tidak akan Mencabut Status Buron Al-Julani
Pengamat politik Irak Haitham Al-Khazali menegaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Irak terhadap teroris Abu Muhammad al-Julani tidak akan dibatalkan bahkan jika ada visi internasional untuk mencabut sanksi terhadapnya.
Menurutnya, pemerintah Irak tidak akan dapat berinteraksi dengan rezim baru Suriah karena HTS dan al-Julani sejauh ini masih masuk dalam daftar teroris, dan pemerintah Irak berkomitmen terhadap klasifikasi internasional.
Pengadilan Irak menjatuhkan hukuman mati secara in absensia terhadap Abu Muhammad al-Julani atas tuduhan terorisme dan pembunuhan warga Irak, dan dia masih berstatus sebagai buronan pengadilan Irak. [Tp]
