Oleh: Muslim Arbi*
Tahun 2000-2010 Kabupaten Bandung dipimpin oleh Obar Sobarna. Tahun 2010-2015 dan tahun 2015-2021 dipimpin oleh Dadang Naser. Dadang Naser adalah menantu dari Obar Sobarna. Kini geliat pilkada 2021-2026. Puterinya Obar Sobarna, Nia Obar Sobarna, istrinya Dadang Naser mau maju sebagai calon Bupati Kabupetan Bandung.
Para sepuh dan Tokoh Jawa Barat bersuara dan berteriak agar di Kabupaten Bandung segera diakhiri Politik Dinasti. Segera ada perubahan kepemimpinan yang demokratis. Sehingga tidak saja trah Obar Sobarna yang kuasai perpolitikan turun temurun.
Dinasti politik ini sangat berakibat sangat buruk pada monopoli kekuasaan, macetnya demokratisasi dalam kepemimpinan di Kabupaten Bandung. Dan ini akan menimbulkan dugaan korupsi dan saling melindungi dan menimbulkan macetnya pembangunan.
Tahun 2019 penulis menulis soal penangan kasus-kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang menjadi pergunjingan ramai di publik dan Jawa Barat. Di antara dugaan Korupsi Dana Koni, Dana pendidikan, Dana Aspirasi dan Dana Infrastruktur di Kabupaten Bandung yang diduga melibatkan Bupati Dadang Naser dan Ketua DPRD Anang Susanto. Beberapa kasus itu telah ditangani Kejati Jawa Barat bahkan sudah diadakan Gelar Perkara. Tapi sampai saat ini, kedua orang itu masih bebas melenggang dan menjabat.
(Menyoal Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, bintang timur.com)
Tulisan ini bahkan di posting kembali oleh Gubermur Jawa Barat, Ridwan Kamil di akun twitter nya.
Dadang Naser masih sebagai Bupati Kabupaten Bandung dan Anang Susanto sekarang sebagai Anggota DPR RI Fraksi Golkar.
Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini semestinya dievaluasi oleh Kejaksaan Agung RI. Bagaimana kasus-kasus dugaan korupsi yang sudah diadakan gelar perkara tapi masih lolos? Atau kasus korupsi Kabupaten Bandung ini segera saja diambil alih KPK.
Beberapa waktu lalu, konon KPK lakukan OTT terhadap seorang Bupati di Jawa Barat. Tapi sang Bupati masih lolos karena dilindungi oleh seorang oknum pejabat tinggi hukum, Ko bisa? Sakti sekali? Bahkan sang Bupati saat OTT itu dia beralasan sakit, padahal itu hanya modus untuk kelabui penegak hukum.
Melihat politik Dinasti dan merajalelanya kasus-kasus korupsi, menimbulkan macetnya demokratisasi kepemimpinan, macetnya pembangunan, maka Dinasti politik itu segera saja diakhiri.
Rakyat Jawa Barat Kabupaten Bandung akan menaggung biaya besar dan politik dinasti yang langgengkan kekuasaan secara turun temurun. Korupsi akan menggerogoti birokrasi kabupaten, akibat politik dinasti yang saling melindungi.
Wallahu a'lam
*) Penulis adalah Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (Galak)
