telusur.co.id - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyatakan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi di Iran pada akhir Desember 2025 telah “dibajak” oleh oknum-oknum dari unsur asing sehingga berubah menjadi kerusuhan besar pada awal Januari 2026, sebelum akhirnya mereda.
Dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, Dubes Boroujerdi menjelaskan bahwa gelombang unjuk rasa yang berlangsung pada 28 hingga 31 Desember 2025 awalnya berjalan damai. Aksi tersebut dipicu oleh faktor-faktor yang dinilainya wajar, seperti kesulitan ekonomi dan depresiasi tajam nilai mata uang rial Iran.
Pada fase awal tersebut, pemerintah Iran disebut telah mendengarkan aspirasi masyarakat yang menyampaikan protes secara damai dan bahkan siap mengambil langkah tindak lanjut guna mengakomodasi tuntutan para pengunjuk rasa. Namun situasi berubah memasuki awal Januari 2026.
“Pada fase kedua unjuk rasa di awal Januari, kami melihat adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya membajak aksi unjuk rasa damai masyarakat,” kata Boroujerdi.
Menurutnya, pemerintah Iran menemukan adanya sejumlah oknum pemrotes yang disebut “melaksanakan komando dari luar negeri” dengan tujuan menciptakan kekacauan dan memicu kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Periode 1 hingga 7 Januari 2026 menjadi titik eskalasi ketika unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan di berbagai kota.
Boroujerdi mengklaim pihaknya memiliki bukti berupa hasil penyadapan komunikasi dari luar negeri yang menunjukkan adanya instruksi kepada oknum tertentu untuk turun ke jalan dan menyerang aparat keamanan. Ia menuding Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel sebagai pihak yang berada di balik “pembajakan” tersebut.
Ia juga menyoroti pernyataan sejumlah pejabat Amerika Serikat yang secara terbuka mendukung gerakan “pergantian rezim” di Iran, termasuk pernyataan yang dinilainya sebagai dukungan terhadap aktivitas agen-agen intelijen Israel di tengah masyarakat Iran.
Lebih lanjut, Boroujerdi menyebut bahwa Amerika Serikat dan Israel berupaya mengeksploitasi tingginya jumlah korban jiwa dalam kerusuhan sebagai dalih untuk menyerang Iran dengan alasan perlindungan hak asasi manusia. Namun, upaya tersebut diklaim berhasil digagalkan berkat langkah tegas otoritas keamanan Iran serta kesadaran masyarakat yang menolak campur tangan asing.
Situasi berangsur kondusif setelah pemerintah Iran memberlakukan pemblokiran internet pada 10 Januari 2026, yang diikuti dengan penangkapan para provokator kerusuhan, kata Boroujerdi.
Berdasarkan catatan resmi pemerintah Iran, ia menyebut jumlah korban tewas dalam kerusuhan yang terjadi di puluhan kota mencapai 3.117 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.427 korban merupakan warga sipil dan aparat keamanan. [ham]
