telusur.co.id - Komisi IV DPR RI meninjau Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Selasa (31/3/2026).
Kunjungan kerja spesifik ini bertujuan melihat langsung bagaimana balai beroperasi, dari proses pembersihan hingga pengujian kualitas benih yang berskala nasional bahkan internasional.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menilai balai sudah berjalan baik, namun fasilitas dan teknologi masih kurang.
"Balai kita sudah berjalan baik, tapi fasilitasnya belum memadai. Teknologi harus terus ditingkatkan,” kata dia saat ditemui di lokasi.
Dia juga menekankan pentingnya benih yang tahan terhadap perubahan iklim, berkualitas tinggi, dan memiliki daya saing ekspor.
Tak hanya fasilitas, legislator PAN itu menyoroti masalah peredaran benih palsu. Menurut dia, praktik ini merugikan petani dan masyarakat luas.
“Kita perlu kolaborasi dengan APH dan Komdigi untuk mengawasi peredaran benih ilegal, khususnya di platform online,” jelasnya.
Ia pun ingin pengawasan lebih ketat agar kualitas benih tetap terjaga.
Lebih lanjut, Yohan juga mendorong sinergi lintas lembaga dan stakeholder, termasuk kementerian, asosiasi, dan pelaku industri perbenihan.
Semua pihak diharapkan duduk bersama membahas regulasi dan pengawasan yang lebih efektif.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Depok, M. Fitriawan, menambahkan, keberadaan balai sangat strategis.
Tidak hanya menjamin ketersediaan benih nasional, tetapi juga mendukung pasar internasional dengan kualitas yang layak.
Balai di Kecamatan Tapos ini, menurut Fitriawan, berperan penting memastikan jumlah dan kualitas benih pangan tetap optimal, seiring tantangan perubahan iklim dan kebutuhan ekspor.
"Jadi ini merupakan unit yang sangat potensi, sangat penting, sangat strategis untuk memastikan bahwa benih-benih pangan yang ada di Indonesia ini selain jumlah yang cukup, juga kualitas yang layak dan bagus," tuturnya.
Dengan dorongan komisi IV dan kolaborasi berbagai pihak, ia berharap, balai benih di Depok bisa menjadi pusat unggulan nasional yang modern, terpercaya, dan mendukung ketahanan pangan Indonesia.
Laporan: Malik Sihite
