telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, angkat suara soal polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Program yang semestinya mendukung pelayanan gizi ini justru menuai tanda tanya besar.

Sebanyak 21.801 unit motor listrik direncanakan untuk Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Namun menurut Ru’yat, langkah tersebut belum bisa dianggap sebagai kebutuhan mendesak—bahkan dinilai tidak berkaitan langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digencarkan pemerintah.

“Kalau saya melihat, ini belum prioritas,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia menyoroti kontrasnya kebijakan tersebut dengan kondisi saat ini, di mana banyak kementerian dan lembaga justru tengah melakukan efisiensi anggaran.

Tak hanya itu, sorotan publik juga tertuju pada rencana anggaran lain: sekitar Rp6,9 miliar untuk pengadaan 17.000 pasang kaos kaki, dengan harga sekitar Rp100 ribu per pasang. Angka ini dinilai semakin memperkuat pertanyaan soal skala prioritas di tubuh BGN.

Ru’yat mengingatkan bahwa pemerintah, termasuk BGN, seharusnya sejalan dengan arahan Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan pentingnya fokus pada program strategis, penting, dan mendesak.

“Kalau kementerian lain melakukan efisiensi, maka BGN juga harus benar-benar tepat dalam menentukan prioritas,” ujarnya.

Di tengah derasnya kritik, Ru’yat memastikan bahwa pimpinan Komisi IX DPR telah bergerak cepat. Komunikasi dengan pihak BGN disebut sudah dilakukan guna merespons dinamika publik sebelum pembahasan resmi digelar dalam rapat bersama DPR.

Ia pun menegaskan, suara publik tidak boleh diabaikan. Respons yang tepat diperlukan agar polemik ini tidak berkembang menjadi keresahan sosial yang lebih luas.