telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Erna Sari Dewi, menyoroti penurunan signifikan pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun anggaran mendatang. Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut berpotensi menghambat berbagai program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama sektor irigasi dan penyediaan air bersih.
Erna mengungkapkan, kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp219,81 triliun. Namun, pagu indikatif yang dialokasikan saat ini hanya sekitar Rp98,47 triliun atau 44,8 persen dari total kebutuhan.
“Perhatian saya sangat mendalam terkait penurunan yang ekstrem terhadap fiskal di Kementerian PU. Kebutuhan anggarannya Rp219,81 triliun, tetapi pagu indikatifnya hanya Rp98,47 triliun. Disparitasnya sangat besar,” kata Erna kepada Wartawan, usai rapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/06/2026).
Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut berisiko membuat sejumlah program pembangunan tidak dapat terlaksana secara optimal, mulai dari infrastruktur berbasis masyarakat, pembangunan irigasi, hingga pembangunan jembatan.
Erna menilai struktur anggaran yang ada saat ini belum sepenuhnya selaras dengan program pembangunan nasional yang tengah menjadi fokus pemerintah.
Ia mencontohkan anggaran sektor sumber daya air (SDA), khususnya irigasi, yang mengalami penurunan hingga 61 persen. Kondisi itu dinilai bertolak belakang dengan target pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Bagaimana kita bisa menggaungkan swasembada pangan jika anggaran irigasi berkurang sampai 61 persen? Jika irigasi tidak dibangun, bagaimana petani dapat meningkatkan hasil panennya?” ujarnya.
Selain itu, Erna juga menyoroti penurunan anggaran sektor Cipta Karya yang mencapai 66 persen. Menurutnya, pengurangan tersebut dapat berdampak pada program penyediaan air bersih dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
“Pemerintah terus berbicara soal penanganan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat. Namun, jika program air bersih berkurang secara signifikan, bagaimana target-target tersebut bisa tercapai?” katanya.
Menghadapi kondisi fiskal yang terbatas, Erna meminta Kementerian PU melakukan penyusunan ulang rencana kerja dan anggaran secara lebih cermat dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia menegaskan, program-program yang mendukung prioritas pembangunan nasional seperti irigasi dan penyediaan air bersih harus menjadi fokus utama.
Sebagai gambaran, Erna menyebut target pembangunan irigasi yang semula mencakup sekitar 12 ribu hektare lahan kini hanya mampu mengakomodasi sekitar 411 hektare akibat keterbatasan anggaran.
Sementara itu, kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sebelumnya ditargetkan mencapai 3.300 liter per detik kini hanya mampu mencapai sekitar 300 liter per detik.
“Bagaimana kita mau berbicara soal pelayanan kesehatan dan penurunan stunting jika kebutuhan air bersih masyarakat tidak terpenuhi?” ujarnya.
Erna mengatakan Komisi V DPR RI akan membahas lebih lanjut Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kementerian PU bersama para direktur jenderal pada pekan depan.
Dalam pembahasan tersebut, DPR akan memilah program-program yang dianggap paling strategis dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat serta daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif untuk proyek-proyek berskala besar, seperti jalan tol, melalui investasi swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN), sehingga anggaran negara dapat lebih difokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita harus memilih program yang benar-benar strategis dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jangan sampai program yang langsung menyentuh masyarakat justru terabaikan,” tutupnya.
