telusur.co.id - Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, untuk meninjau pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi sekaligus membahas arah pengembangan industri pupuk nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan apresiasi kepada PT Pupuk Indonesia atas capaian kinerja perusahaan sepanjang 2025. Menurutnya, pendapatan perusahaan yang menembus lebih dari Rp62 triliun merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah perusahaan sekaligus membuktikan kontribusi BUMN dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Atas nama Panja, kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direksi PT Pupuk Indonesia atas kinerja yang sangat baik. Capaian ini menunjukkan industri pupuk nasional terus berkembang dan mampu mendukung sektor pertanian Indonesia," ujar Firman kepada wartawan, Sabtu (27/6/2026).

Firman menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari sejarah panjang pembangunan industri pupuk di Indonesia yang telah menjadi fondasi penting bagi kemandirian pangan nasional. Keberadaan industri pupuk dalam negeri, kata dia, telah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pupuk sekaligus menjamin ketersediaan pupuk bagi petani.

Meski demikian, Firman mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam kebijakan pupuk bersubsidi, terutama terkait komposisi alokasi subsidi. Ia menilai porsi subsidi pupuk organik masih jauh lebih kecil dibandingkan pupuk urea, padahal tren pertanian dunia kini mulai bergeser menuju praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut, penggunaan pupuk organik perlu ditingkatkan untuk memulihkan kualitas lahan pertanian yang selama bertahun-tahun didominasi pemakaian pupuk anorganik. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, ujarnya, berpotensi menurunkan kesuburan tanah apabila tidak diimbangi dengan pemberian pupuk organik.

Firman juga menilai peningkatan penggunaan pupuk organik akan berdampak positif terhadap industri pupuk nasional. Berkurangnya konsumsi urea di dalam negeri dapat membuka peluang peningkatan ekspor, sehingga kelebihan produksi pupuk urea dapat memberikan tambahan devisa bagi negara.

Dalam forum tersebut, Panja Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pertanian. Rekomendasi itu meliputi peningkatan porsi subsidi pupuk organik dalam kebijakan pupuk bersubsidi tahun 2027, penyusunan roadmap pengurangan penggunaan pupuk urea secara bertahap yang diimbangi peningkatan penggunaan pupuk organik, serta mendorong keterlibatan BUMN dan sektor swasta dalam pengembangan industri pupuk organik berskala besar.

Firman, yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI serta Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, menegaskan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal arah kebijakan pupuk bersubsidi agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga menjaga keberlanjutan kesuburan lahan dan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. [ham]