telusur.co.id -Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's Global Ratings (S&P) kembali mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.
Keputusan tersebut menjadi sinyal positif atas kepercayaan dunia internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Afirmasi peringkat tersebut menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun perekonomian dunia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya suku bunga global, volatilitas pasar keuangan, ketegangan geopolitik, serta perubahan harga energi dan komoditas.
Menteri Keuangan mengatakan keputusan S&P tersebut merupakan pengakuan atas konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus menjalankan agenda reformasi struktural.
"Keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada level investment grade dengan outlook stabil menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional terjaga kredibel. Pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal, memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan pembiayaan dikelola secara prudent, efisien, dan berkelanjutan," ujar Menkeu.
S&P menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dengan dukungan kebijakan makroekonomi yang hati-hati (prudent), stabilitas politik dan kelembagaan, serta tingkat utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan peringkat kredit setara.
Lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di kisaran 5 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 5,1 persen.
Sementara itu, pada kuartal I-2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh kuatnya konsumsi domestik dan peningkatan aktivitas investasi. Pendapatan per kapita Indonesia juga diperkirakan meningkat menjadi sekitar 5.200 dolar AS pada tahun ini.
S&P memberikan penilaian positif terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut dinilai menjadi jangkar kebijakan (policy anchor) yang memperkuat kredibilitas fiskal Indonesia.
Selain itu, S&P mencatat adanya pemulihan penerimaan negara yang semakin kuat. Pada semester I-2026, pendapatan negara tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut didukung oleh penguatan administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya dari sektor sumber daya alam.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kualitas APBN melalui sejumlah langkah, antara lain penguatan penerimaan perpajakan dan PNBP, peningkatan kepatuhan serta digitalisasi administrasi perpajakan, optimalisasi penerimaan sektor mineral dan sumber daya alam, peningkatan efektivitas belanja negara, serta pengelolaan pembiayaan yang efisien dan pengendalian risiko utang.
S&P memperkirakan peningkatan penerimaan negara dan moderasi biaya pembiayaan akan memperluas ruang fiskal Indonesia.
S&P juga menilai berbagai reformasi struktural yang dilakukan pemerintah berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah.
Kebijakan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, penguatan tata kelola sektor mineral dan komoditas strategis, serta optimalisasi pengelolaan aset negara dinilai mampu meningkatkan nilai tambah domestik, memperbesar penerimaan negara, dan memperkuat kinerja ekspor.
Selain itu, penguatan peran Danantara serta pengelolaan devisa hasil ekspor dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, memperkuat transparansi, mengurangi kebocoran ekonomi, dan mendukung pembiayaan investasi di sektor strategis.
Pemerintah memastikan seluruh agenda reformasi akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan disertai komunikasi kebijakan yang konsisten untuk menjaga kepercayaan dunia usaha serta investor.
Di tengah meningkatnya volatilitas pasar global, S&P menilai Bank Indonesia memiliki independensi operasional serta instrumen kebijakan yang memadai untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan.
Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta seluruh otoritas sektor keuangan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas nilai tukar, kecukupan cadangan devisa, likuiditas pasar keuangan, dan kepercayaan investor.
S&P juga menilai sistem perbankan Indonesia tetap memiliki tingkat permodalan yang kuat dengan risiko kontinjensi terhadap pemerintah yang terbatas.
Pemberian outlook stabil menunjukkan keyakinan S&P bahwa tantangan fiskal dan sektor eksternal yang dihadapi Indonesia akibat dinamika global bersifat sementara.
Kondisi tersebut diperkirakan akan membaik seiring pemulihan penerimaan negara, stabilisasi harga komoditas, penguatan nilai tukar, serta pelaksanaan reformasi ekonomi yang semakin efektif.
Pemerintah optimistis kombinasi fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang konsisten, reformasi struktural berkelanjutan, serta koordinasi kebijakan yang erat akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Afirmasi peringkat kredit tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan prospek ekonomi yang solid di kawasan dan menjadi sinyal positif bagi investor global bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kredibel, aman, dan menjanjikan dalam jangka panjang.
