telusur.co.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Pleno Pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat zoom meeting di RSUD Karsa Husada Batu. Jumat, (02/1/2026).

Yang menarik dari pelaksanaan rapat pleno tersebut, para pejabat Pemprov Jatim mengikuti zoom dari tempat yang berbeda-beda. 

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dari Kantor Dishub Jatim, sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono di Ruang Kerja Sekda, dan para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dari kantor Perangkat Daerah masing-masing. 

Gubernur Khofifah menegaskan, rapat pleno menjadi kegiatan penting bagaimana menyinkronkan sekaligus mengevaluasi perjalanan 2025. Tak hanya evaluasi, ini juga merupakan momentum Pemprov Jatim menyiapkan rencana strategis di tahun 2026. 

“Hari ini kita bisa menyinkronkan dan sekaligus melakukan evaluasi diperjalanan 2025 serta menyiapkan semua prediksi mitigasi  serta arah pembangunan Jawa Timur di tahun 2026,” ujar mantan Mensos RI ini.

Gubernur Khofifah menilai, dari perjalanan Pemprov Jatim tahun 2025, tentu ada tantangan maupun kendala  seperti realisasi belanja modal. Untuk itu, dirinya optimis hal tersebut harus  dievaluasi lewat inward looking atau outward looking. 

“Artinya inward looking, kedalam ini apa yang kita harus berbenah, kalau outward looking bagaimana ke depan kita bisa melakukan realisasi belanja lebih signifikan dan lebih  berdampak,” sebut mantan Anggota DPR RI ini. 

Dirinya menekankan, pentingnya realisasi lebih signifikan dengan hasil yang juga signifikan supaya kebermanfaatan bisa dirasakan masyarakat lebih luas lagi. 

“Kita sesungguhnya punya kemampuan untuk melakukan realisasi lebih signifikan supaya hasilnya lebih berdampak. Berapa besar lagi manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat,” lanjutnya.

“Tidak sekedar maksimal tapi signifikan dampaknya.  Masyarakat harus merasakan kebermanfaatannya. Ini adalah tugas kita semua untuk berbenah kedepan,” ungkap mantan Ketua Umum PP Muslimat NU ini. 

“Di tengah efisiensi, bahasa Pak Wagub ini bukan pengurangan anggaran karena efisiensi tapi penyesuaian. Kita semua harus menyesuaikan,” tegas Gubernur Jatim dua periode ini. 

“Proses penyesuaian ini saya rasa bisa disinergikan dengan maksimalisasi koordinasi dengan Kementerian terkait. Semua program pembangunan betul-betul jemput bola lebih signifikan. Harus pro aktif mengkomunikasikan antara Bupati Walikota dan Kementerian terkait,” ucapnya.

Mengenai prioritas pembangunan 2026, Gubernur Khofifah menyebut, indikator-indikator pembangunan semua bisa dilakukan telaah serta berbagai upaya, ikhtiar lewat program untuk pencapaian target kemanfaatan yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan arah kebijakan pembangunan 2026, saya rasa ini akan menjadi bagian catatan kita semua, indikator-indikatornya semua bisa dilakukan telaah, upaya untuk pencapaian sesuai target kemanfaatan yang bisa kita maksimalkan, dirasakan masyarakat secara lebih luas.

Untuk arah kebijakan pembangunan Jatim tahun 2026, lanjut Gubernur Khofifah, akan diutamakan pada penguatan pelayanan dasar. Hal tersebut meliput bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial.

Bidang pendidikan melalui program kerja prioritas Jatim Cerdas misalnya terdapat pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan, beasiswa pendidikan tinggi, penguatan sekolah terbuka dan pesantren, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan / vokasi, serta pengembangan sekolah berbasis boarding school.

Bidang kesehatan melalui program kerja prioritas Jatim Sehat seperti pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan sebagainya.

Bidang infrastruktur melalui program kerja prioritas Jatim Akses dan Jatim Lestari seperti percepatan pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela), penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, pembangunan/peningkatan dan saran dan prasarana ke pelabuhan, dan sebagainya.

Selain itu, bidang sosial melalui program kerja prioritas Jatim Sejahtera misalnya perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif, peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, dan sebagainya.

“Kita akan terus kuatkan pelayanan dasar supaya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini akan jadi pondasi pembangunan yang menjadi prasyarat bagi kemajuan di tahun-tahun berikutnya,” tutup orang nomor satu di Jawa Timur ini. (ari)