telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan haji di tengah tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Ia menilai pemahaman yang baik terkait pengelolaan dana haji akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

Menurut Hidayat, sosialisasi terkait keuangan haji harus terus diperluas agar masyarakat memahami bahwa dana tersebut dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh jamaah.

“Literasi ini penting, bukan hanya untuk memahami aspek ibadah, tetapi juga tata kelola keuangan yang menopang keberlangsungan penyelenggaraan haji,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa pemahaman publik akan membuka ruang pengawasan yang lebih luas terhadap pengelolaan dana haji, sehingga tetap berjalan amanah dan terhindar dari pelanggaran hukum.

Hidayat mengungkapkan, dana haji pada 2025 telah mencapai lebih dari Rp180 triliun. Pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama tujuh tahun berturut-turut.

Capaian tersebut dinilai penting untuk terus disosialisasikan guna memperkuat kepercayaan masyarakat. Ia berharap, dengan meningkatnya literasi, semakin banyak masyarakat termasuk generasi muda yang mulai merencanakan dan menabung untuk ibadah haji sejak dini.

“Kami di Komisi VIII akan terus mengawal BPKH agar pengelolaan dana haji berjalan amanah dan benar-benar memberikan manfaat bagi jamaah dan umat,” kata Hidayat.

Ia optimistis, semakin masif edukasi dilakukan, masyarakat akan semakin siap secara finansial dan mental untuk menunaikan ibadah haji di masa mendatang.