telusur.co.id - Lembaga kajian Indonesia Democracy and Reform Center (IDRC) menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat yang dinilai berpotensi mengguncang stabilitas kawasan serta memicu dampak ekonomi global, termasuk bagi Indonesia.

Founder IDRC, M. Julianda Arisha, mengatakan bahwa konflik yang semakin intens melalui rangkaian serangan dan serangan balasan di kawasan Timur Tengah tidak bisa dipandang sebagai persoalan yang jauh dari kepentingan Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat segera memicu volatilitas harga energi, peningkatan biaya logistik, serta gangguan rantai pasok global.

“Dampaknya bisa segera terasa melalui volatilitas harga energi dan biaya logistik, gangguan rantai pasok, serta peningkatan risiko disinformasi yang memecah kohesi sosial di dalam negeri,” ujar Julianda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

IDRC menilai konflik yang memanas juga berpotensi mengancam jalur maritim strategis yang menjadi jalur distribusi energi dunia. Jika eskalasi terus meningkat, kondisi tersebut dapat memicu gejolak pasar energi global dan menambah tekanan terhadap perekonomian banyak negara.

Karena itu, IDRC mendorong pemerintah Indonesia untuk menempatkan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan terdampak sebagai prioritas utama. Pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipatif berbasis skenario, mengingat dinamika konflik dapat berubah dengan cepat dan berdampak lintas negara.

Beberapa langkah yang disarankan antara lain memperkuat pemutakhiran data WNI di luar negeri, meningkatkan komunikasi darurat antarperwakilan diplomatik, serta menyiapkan rute evakuasi bertingkat mulai dari jalur komersial, penerbangan charter, hingga koridor kemanusiaan jika situasi memburuk.

Dalam aspek diplomasi, IDRC menilai posisi Indonesia sebaiknya tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif dengan mendorong upaya de-eskalasi serta perlindungan terhadap warga sipil. Pemerintah juga dinilai perlu memaksimalkan peran dalam forum multilateral dan menjaga jalur komunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat.

IDRC mencatat bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebelumnya telah menyampaikan sikap yang mendorong mediasi dan menyesalkan memburuknya situasi setelah runtuhnya proses negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik.

Selain aspek diplomatik, IDRC juga menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi dampak ekonomi domestik. Pemerintah diminta menyiapkan paket mitigasi untuk mengantisipasi guncangan harga energi dan logistik, termasuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta memastikan kelancaran distribusi.

Menurut Julianda, ketika ketidakpastian global meningkat, ketahanan ekonomi rumah tangga menjadi garis pertahanan pertama bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi ekonomi harus dipersiapkan sejak dini sebelum dampak krisis terasa secara luas di pasar.

IDRC juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang konsisten dan berbasis verifikasi agar masyarakat tidak terjebak dalam hoaks, provokasi, maupun polarisasi yang sering muncul dalam situasi konflik internasional.

“Indonesia harus bergerak cepat melindungi warganya, tetap tegas pada prinsip perdamaian dan kemanusiaan, serta cermat menutup celah dampak ekonomi yang bisa menekan rakyat. Di tengah eskalasi seperti ini, ketenangan kebijakan dan disiplin tata kelola adalah kunci,” ujar Julianda. [ham]