telusur.co.id - Gerakan Jihad Islam di Palestina menolak pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang baru diumumkan, menyebutnya sebagai struktur buatan yang dirancang “sesuai spesifikasi Israel” dan hanya melayani kepentingan pendudukan.

Dalam pernyataannya, kelompok tersebut mengaku terkejut dengan pengumuman dewan dan nama-nama anggotanya. Mereka menilai langkah ini merusak kerangka kesepakatan sebelumnya yang bertujuan untuk de-eskalasi dan penyelesaian politik.

Jihad Islam menegaskan bahwa mereka telah mematuhi fase pertama perjanjian dan siap melanjutkan ke fase kedua, meski menuding Israel terus melanggar komitmen harian. Mereka bahkan menyatakan telah bekerja sama dengan pembentukan komite teknokrat untuk mendukung jalur yang disepakati. Namun, kemunculan Dewan Perdamaian Gaza dianggap sebagai indikasi “niat negatif dan terencana” terhadap implementasi perjanjian.

Gedung Putih sebelumnya mengumumkan bahwa Presiden AS Donald Trump akan memimpin dewan tersebut. Ia akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dewan ini disebut bertugas mengawasi administrasi di Jalur Gaza.

Upaya membentuk struktur pemerintahan baru di Gaza menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia. Pusat Hak Asasi Manusia Gaza (GCHR) memperingatkan bahwa rekonstruksi yang didukung AS berisiko melanggar hukum internasional, mengubah demografi, melemahkan hak atas tanah dan perumahan, serta mengesampingkan partisipasi langsung rakyat Palestina dalam menentukan masa depan mereka.

Pada akhir 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang didukung AS untuk mengesahkan pengerahan pasukan internasional di Gaza dengan alasan menjaga perbatasan, mendukung rekonstruksi, dan menjaga ketertiban. Resolusi ini disambut baik oleh Washington sebagai langkah menuju stabilisasi, tetapi memicu kekhawatiran regional bahwa kehadiran pasukan internasional justru memperkuat kendali eksternal atas urusan Palestina.