telusur.co.id - Pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 sangat membutuhkan energi ekstra dan kerja keras. Perlu melibatkan semua sektor, bukan hanya pelaku usaha menengah dan kecil saja, tapi semua lapisan harus terlibat.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi, Jhon Sony Sulaksana kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (10/8/21).

Jhon Soni menegaskan, di tengah kondisi sulit untuk memulikan ekonomi berjalan normal, tidak bisa dilihat secara parsial, tapi harus dilihat secara komprehensif, dari seluruh aspek dan resources yang ada di Kabupaten Bekasi, harus bersinergi bersama-sama merumuskan solusi secara kolektif, termasuk pelibatan industri skala besar.

"Kadin Kabupaten Bekasi mengambil peran untuk lebih menjalin hubungan komunikasi dan kemitraan yang baik antar pihak, antar lembaga, antar institusi, termasuk sektor terdampak," kata Jhon.

Menurutnya, konsentrasi Kadin Kabupaten Bekasi saat ini masih di seputar pemulihan ekonomi komunal di tengah situasi Covid-19, melalui program vaksinasi lintas sektor, termasuk sektor industri, UMKM dan pelaku usaha lainnya.

Kemudian dilanjutkan dengan pemetaan potensi masalah, terkait sektor terdampak yang didalamnya ada usaha mikro kecil menengah.

"Dalam hal ini Kadin Kabupaten Bekasi berusaha mendorong percepatan  pendataan penerima bantuan di Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Untuk menuju pemulihan ekonomi di situasi Covid-19 tersebut, menurut dia, banyak hal yang harus diselesaikan dan dijadikan skala prioritas, mengingat kenaikan kasus terpapar Covid-19 begitu signifikan.

"Angka kenaikan kasus terpapar sampai di 500 persen, menjadikan Kabupaten Bekasi zona hitam kasus terpapar Covid-19," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, index angka penurunan kasus terpapar, sudah menunjukan angka penurunan.

"Jelas ini keberhasilan Forkopimda Kabupaten Bekasi yang juga tidak lepas hasil dari dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bekasi," katanya.

Dikatakan Jhon, Kadin merasa bahwa skala prioritas adalah hal utama, sehingga diharapkan tidak ada hambatan dalam langkah dan upaya yang ditempuh menuju percepatan ini.

Setelah itu, kata dia, tahap berikutnya adalah melakukan  persiapan-persiapan lainnya, tentunya harus dicarikan solusi sebagai upaya penyelesaian masalah, termasuk sektor terdampak.

"Jika memang Kadin dikritik, dan dianggap tidak mampu membina pelaku usaha kecil sektor terdampak adalah kritikan yang harus dicarikan solusinya bersama. Kadin sangat membuka ruang untuk itu, memetakan akar permasalahan secara bersama, agar bisa dijadikan bahan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah, hal ini jauh lebih elegan," paparnya.

Terkait pelaku usaha terdampak, Jhon balik bertanya, coba tanyakan sampai dimana penegakan Perbup nomor 37 tahun 2020 tentang PSBB, dimana dalam Pasal 22, pelaku usaha kecil sektor terdampak, berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah daerah.

"Kadin sebagai lembaga yang turut serta dalam pemulihan ekonomi daerah sesuai Kepgub Jawa Barat Nomor 475.5 tahun 2020 tentang Komite Kebijakan Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa barat, yang selanjutnya dipertegas Surat Perintah Sekda Jabar nomor 2978/KPG.03.04/HUKHAM tentang liaison officer," ujarnya.

Jhon memaparkan, upaya yang telah dilakukan Kadin Kabupaten Bekasi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi salah satunya dengan terus mendorong program vaksinasi khususnya disektor Industri.

“Termasuk mengundang kehadiran Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid datang ke kawasan industri Ejip untuk mendorong upaya Kadin Kabupaten Bekasi menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi, sekaligus mempercepat ke arah normalisasi agar pelaku usaha kecil bisa geliat dan bangkit lagi," kata dia.

Di sesi itupun, lanjut Jhon, Kadin berharap agar pemerintah daerah hadir, untuk memberikan stimulus bagi para pelaku usaha terdampak, sebagaimana banyak masyarakat cemaskan.

Perlu diketahui juga bahwasannya kehadiran orang nomor 1 di Kadin Indonesia itu, kata Sony, bersamaan dengan kunjungan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan vaksinasi gratis yang digelar Polri, Rabu (4/8/21) dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi melalui vaksinasi.

Persoalan kendala UMKM ditegaskannya merupakan ranah Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku pemangku kebijakan, dan Kadin tidak masuk dalam ranah itu, apalagi ranah teknis, namun lebih pada memberi masukan dan membangun sinergitas.

"Upaya tersebut telah Kadin lakukan melalui audiensi yang notulensinya kemudian disampaikan untuk dijadikan catatan," ucapnya.

Dia menambahkan, semua dan serangkaian audiensi bersama SKPD terkait, termasuk program PEN (Pemulihan ekonomi Nasional), melalui kerangka stimulus yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. [Fhr]