telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI Sulistyono, menilai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk masih dibayangi persoalan serius meski mencatat tingkat keterisian kursi (load factor) hingga 78 persen pada semester I 2025. Menurutnya, beban kewajiban masa lalu hingga pola manajemen yang belum efisien membuat maskapai nasional ini tetap merugi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia, dan Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi pada Senin (22/9/2025), pria yang akrab dipanggil Kanang ini menegaskan perlunya langkah luar biasa agar Garuda bisa keluar dari tekanan.
“Beban Garuda saat ini berat, bahkan sebagian dibikin-bikin sendiri. Kalau hanya langkah biasa-biasa saja, sulit. Harus ada kiat spektakuler,” ujar Kanang.
Legislator dari PDI Perjuangan menyoroti masih adanya kewajiban perusahaan kepada mantan karyawan yang belum tuntas, tunggakan ke vendor, hingga struktur sumber daya manusia yang menurutnya butuh reformasi besar-besaran. Selain itu, kebijakan politis terkait rute penerbangan non-komersial juga dianggap menjadi beban tambahan bagi Garuda.
“Vendor masih banyak yang nyangkut, kewajiban ke mantan karyawan belum selesai, SDM juga harus direformasi luar biasa. Belum lagi rute-rute non-profitable yang membebani perusahaan,” katanya.
Kanang juga mempertanyakan efektivitas suntikan dana Rp6,65 triliun yang diterima Garuda. Sulistyono meminta kejelasan apakah dana itu digunakan hanya untuk menutup biaya operasional, melunasi beban masa lalu, atau benar-benar diarahkan untuk membalikkan kinerja ke arah profit.
Dalam kesempatan itu, Kanang mengajukan tiga opsi solusi. Pertama, melakukan merger Garuda dengan maskapai lain seperti Lion Air dengan komposisi kepemilikan saham 60:40. Kedua, melakukan reformasi besar-besaran terhadap struktur biaya dan remunerasi karyawan. Ketiga, mempertimbangkan integrasi Garuda dengan Pelita Air, tetapi dengan skema Garuda dimasukkan ke dalam Pelita, bukan sebaliknya.
“Daripada hancur terus, mungkin negara bisa negosiasi untuk menggabungkan Garuda dengan maskapai lain. Atau reformasi total, termasuk soal gaji pilot. Kalau di maskapai lain 10 juta, ya di sini juga 10 juta. Kalau tidak mau, ya minggir,” tegasnya.
Kanang menilai Garuda perlu belajar dari model manajemen maskapai lain yang sukses menjaga profit meski tingkat keterlambatannya lebih tinggi dibanding Garuda. Menurutnya, loyalitas pelanggan bisa tetap terjaga meski harga tiket murah dan fasilitas tidak semewah Garuda.
“Garuda harus berani berubah. Jangan sampai harga tiket mahal, fasilitas wah, tapi tetap rugi. Harus dicari formula agar efisien tapi tetap dipercaya publik,” pungkasnya.
