telusur.co.id -SURABAYA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) mengambil langkah sigap dalam transformasi kelembagaan sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024. Agenda utama kementerian saat ini berpusat pada evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (capacity building) sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., di Surabaya, menegaskan bahwa perubahan status dari badan menjadi kementerian membawa tanggung jawab yang lebih strategis. Kementerian kini tidak lagi sekadar berfokus pada fungsi teknis, namun berorientasi pada arah kebijakan besar di sektor kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Kami sedang melaksanakan evaluasi kinerja aparatur untuk menyeleksi yang terbaik di tahun 2025. Bersamaan dengan itu, kami juga menggelar capacity building agar seluruh SDM di Kemendukbangga/BKKBN mampu beradaptasi dengan arah transformasi baru,” ujar Prof. Budi pada Selasa (28/10).
Prof. Budi menekankan pentingnya pemanfaatan bonus demografi, yang ia sebut sebagai fase emas dan hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu bangsa. Momentum ini, yang diperkirakan akan berakhir sekitar tahun 2045, menuntut keseriusan dari seluruh elemen aparatur negara.
“Seluruh aparatur hingga level staf terbawah harus memahami tahapan dan variabel dalam mengelola kapitalisasi bonus demografi ini,” tegasnya.
Untuk mewujudkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di Asia, Kemendukbangga/BKKBN berkomitmen mengambil langkah-langkah luar biasa dan presisi. Prof. Budi menegaskan bahwa pendekatan business as usual tidak akan cukup. Indonesia memerlukan strategi terukur dan inovatif yang terus dievaluasi.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Budi menyoroti keberlanjutan Program Keluarga Berencana (KB) yang telah berjalan lebih dari lima dekade. Ia menyebut program KB sebagai investasi besar bangsa yang kini membuahkan hasil berupa terkendalinya populasi dan terciptanya bonus demografi.
“Jika dahulu kita tidak menjalankan program KB, populasi Indonesia mungkin mencapai 500 juta jiwa. Berkat kerja keras selama 50 tahun, jumlah penduduk kini dapat kita kendalikan di kisaran 286 juta,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Kemendukbangga/BKKBN merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan momentum berharga ini dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadi tuan rumah kegiatan nasional peningkatan kapasitas dan apresiasi pengelolaan kepegawaian tahun 2025. Ia memaparkan, tim kepegawaian di Jatim yang terbatas berhasil menjaga layanan optimal berkat pemanfaatan platform digital seperti ASN KB Jatim, Penak KB Jatim, dan PAK KB Jatim.
“Dengan sistem digital ini, kami pastikan tidak ada lagi penundaan layanan kepegawaian,” pungkas Maria Ernawati, sambil mengajak seluruh peserta kegiatan untuk menikmati kekayaan budaya dan kuliner khas Surabaya. (ari)
