telusur.co.id - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan menilai, kehadiran UU Cipta Kerja adalah untuk menambah investasi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
"UU Ciptaker memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi berkembangnya usaha-usaha mandiri di tengah masyarakat. Yaitu, UMKM," kata Rully dalam keterangannya, Minggu (29/11/20).
Rully mengakui, UU Ciptaker khususnya kluster KUMKM memang tidak banyak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pasalnya, Kemenkop sudah lama mengusahakan banyak hal yang ada di dalam UU tersebut. Salah satunya, kemudahan perizinan usaha.
Meski begitu, Rully mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak 'Gebyah-Uyah' bahwa seluruh isi UU Ciptaker buruk, termasuk kluster KUMKM. "Ini pemikiran keliru," tegasnya.
Oleh karena itu, Rully berharap, nantinya PP yang ada, khususnya dalam kluster KUMKM, mampu mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder.
Dalam pembahasan koperasi, misalnya, menunjuk bahwa keberadaan UU Nomor 25 Tahun 1992, sudah tidak relevan lagi pada kondisi sekarang ini. "Setidaknya, UU Ciptaker bisa menjadi jalan keluar dalam revitalisasi koperasi," kata Rully.
Selain itu, syarat untuk mendirikan koperasi menjadi mudah. Yaitu, hanya minimal sembilan orang saja sudah bisa mendirikan koperasi. "Namun, khusus untuk KSP, jumlah anggota harus terus meningkat. Jangan sembilan orang terus," jelasnya.
Hal itu untuk mengantisipasi adanya penumpang gelap, yaitu anggota yang hanya ingin menjadi pendiri tapi tidak berpartisipasi apa-apa. "Saat ini, juga dibolehkan rapat anggota melalui daring. Bayangkan, ada koperasi yang anggotanya sudah ratusan ribu orang. Bila harus rapat anggota, tidak mungkin bisa dikumpulkan semua," paparnya.
Yang pasti, lanjut Rully, dalam UU juga diatur mengenai kemajuan teknologi yang akan dioptimalkan dalam kemudahan berkoperasi.
Begitu juga dengan pengembangan UMKM, yang dalam UU Ciptaker tertuang yang namanya inkubasi bisnis. "Di poin itu, UU mengajak keterlibatan dari kalangan kampus dan asosiasi," pungkasnya.[Fhr]
