telusur.co.id -Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melibatkan pelaku usaha dan kalangan akademisi untuk mengkaji lebih jauh kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional.
Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai peran industri properti sekaligus menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi diperlukan agar kebijakan yang disusun pemerintah memiliki dasar data serta kajian yang kuat.
"Kita akan bahas secara terbuka (kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi) tanggal 25 September. Kita juga akan mengundang Kepala BPS untuk hadir," ujar dia saat bertemu dengan Budiarsa Sastrawinata di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
"Saya terbuka dengan masukan dari perguruan tinggi, sehingga kebijakan yang kita buat berdasarkan data dan kajian,” lanjut Maruarar.
Pertemuan Ara sapaan akrab Maruarar dengan Budiarsa Sastrawinata turut membahas buku Industri Properti untuk Indonesia 8%.
Selain membahas buku tersebut, keduanya berdiskusi mengenai perkembangan sektor perumahan dan peluang untuk meningkatkan kontribusi industri properti terhadap.
Sementara itu, Budiarsa menekankan pentingnya melakukan kajian bersama untuk melihat secara lebih utuh besarnya kontribusi industri properti terhadap perekonomian nasional.
“Yang ingin kita lakukan adalah membuat kajian bersama untuk melihat berapa besar kontribusi industri properti dalam ekonomi nasional dan bagaimana meningkatkan kontribusi tersebut ke depannya,” ucap dia.
Lebih lanjut, dia menerangkan, kajian mengenai kontribusi sektor properti perlu melihat keterkaitan industri tersebut dengan berbagai sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dengan keterkaitan tersebut, sambung Budiarsa, aktivitas industri properti turut memberikan dampak berganda terhadap perekonomian.
Budiarsa pun menilai, masukan dari pelaku industri properti diperlukan untuk memastikan kebijakan yang disusun pemerintah dapat diterapkan secara realistis di lapangan, sekaligus tetap menjaga kualitas hunian yang diterima masyarakat.
Editor: Risyad.
