telusur.co.id - Seorang anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di Kota Medan, Sumatera Utara, Raja Siregar (33), dilaporkan mengalami tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh tim salah satu calon anggota DPD RI 2024-2029. 

Kejadian ini menimbulkan kecaman keras dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution.

Pengeroyokan tersebut terjadi di Jl. Jamin Ginting, Kecamatan Medan Baru, ketika Raja Siregar mencoba memeriksa laporan dari warga tentang kegiatan yang terkait dengan calon anggota DPD RI, Badikenita Br Sitepu. Raja mengaku telah mengalami intimidasi dan kekerasan setelah mencoba mengkonfirmasi kegiatan tersebut.

"Saya bilang, izin saya Panwas Medan baru mengkonfirmasi saja kegiatan ini. Mereka tidak terima, HP saya diambil, sampai sekarang masih ditahan mereka," papar Raja Siregar.

Menurut keterangan Raja, sejumlah orang melarangnya mengambil dokumentasi di lokasi kegiatan dan memaksa untuk menghapusnya. Setelah itu, Raja mengalami pemukulan dan penganiayaan oleh sejumlah orang yang diduga terkait dengan tim calon DPD RI.

Ketua Umum PB IMSU, Lingga Pangayumi Nasution, mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan brutal yang tidak dapat diterima dalam konteks demokrasi. 

“Kekerasan terhadap pengawas pemilu adalah ancaman serius terhadap integritas pemilu dan demokrasi. Kami mendesak penegak hukum untuk segera memproses kasus ini dan mengambil langkah-langkah tegas terhadap pelaku," lugas Lingga. Senin, (15/1/2024).

Polisi setempat, yang telah menerima laporan dari Raja Siregar, sedang menyelidiki kasus ini. Kapolsek Medan Baru, Kompol Yayang Riski Pratama, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan proses penyelidikan.

"Saat ini, korban sudah ditanyakan gimana masalahnya. Masih memintai keterangan baik di lapangan maupun dari korban," tuuur Kapolsek Medan Baru.

Ketum PB IMSU juga mengingatkan semua pihak untuk menjaga etika dalam berpolitik dan menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk mengutamakan dialog dan keamanan dalam menyikapi perbedaan pendapat politik. (ari)