telusur.co.id - Kementerian Luar Negeri Korea Utara menegaskan, Ukraina tidak berhak berbicara soal kedaulatan. Pasalnya, Ukraina bergabung dengan kebijakan tidak adil dan ilegal Amerika Serikat yang melanggar kedaulatan Pyongyang. 

Dikutip Reuters, Jumat (15/7/22), keputusan pemerintah Ukraina untuk memutus hubungan dengan Korut dan menjatuhkan sanksi internasional terhadap negara ini, mendapat respon keras dari Pyongyang.
 
Kemenlu Korut mendukung pengakuan resmi atas kemerdekaan Republik Luhansk dan Donetsk, dan mengatakan bahwa Ukraina saat ini juga telah membantu kebijakan AS termasuk sanksi senjata terhadap Korut.
 
Menurut Kemenlu Korut, program nuklir dan rudal negara ini adalah pencegahan pertahanan, tapi AS telah menerapkan kebijakan permusuhan dengan menjatuhkan sanksi internasional dan menggelar manuver-manuver militer bersama Korea Selatan.
 
"Kami akan terus memperkuat dan memperluas persahabatan serta kerja sama dengan semua negara yang menghormati kedaulatan kami, dan mereka yang berinteraksi dengan kami berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, dan saling menghormati," pungkas Kemenlu Korut. [Tp]