telusur.co.id - Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Sosial dalam rangka konsultasi terkait reformasi Perlindungan Sosial (Data Basis Registrasi Sosial Ekonomi) di Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi, Jumat (30/9/22).

Plt Sekretaris Dinas Sosial Kota Bekasi, Nilla mengatakan, Dinas Sosial banyak program yang membutuhkan data, namun kaitan dengan data selalu saja ada kendalanya.
 
Adanya rencana satu data yang akan dilakukan oleh BPS yakni data regsosek, menjadi sebuah harapan akan adanya data yang betul-betul valid, sehingga akan berpengaruh terhadap tepatnya sasaran dalam pemberian bantuan kepada yang berhak.

Regsosek merupakan data registrasi sosial ekonomi yang menginformasikan tentang sosial ekonomi demografis, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan dan informasi sosial ekonomi lainnya.
 
Ketua rombongan, sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, M Habibi Arafat menjelaskan, kedatangannya ingin mendapatkan masukan Dinsos Kota Bekasi terkait dengan bantuan sosial.

"Tujuan kedatangan kami ingin meminta sharing ilmu kepada Dinsos Kota Bekasi terkait kendala masalah data bantuan di Kabupaten Pandeglang. Kami ingin konsultasi langsung terkait dengan pendataan  karena selain mereka tidak masuk ke DTKS bantuan juga yang diterima tidak seimbang yang dibutuhkan,” katanhya. 

Adanya rencana regsosek yang akan mulai didata oleh BPS mulai 15 Oktober sampai 14 November 2022 dan datanya itu langsung dari masyarakat, harapan semoga kedepannya orang-orang yang sangat membutuhkan benar-benar mendapatkan bantuan," ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin, Yeyen menjelaskan terkait DTKS sudah mempunyai SOP untuk memverifikasi validasi data.

“Kami lakukan dengan melibatkan 12 kecamatan 56 kelurahan di Kota Bekasi. Kuncinya bagaimana untuk teman-teman di bawah, khususnya RT dan RW untuk mendata warganya benar layak atau tidak, dan efiden buat kita untuk mempertanggungjawabkan data yang sudah diterima dari wilayah itu," ujar Yeyen. [Fhr]