M. Rizky: Pendataan Pekerja Informal untuk Perluas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan - Telusur

M. Rizky: Pendataan Pekerja Informal untuk Perluas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky

telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky, mendorong pendataan yang lebih akurat terhadap pekerja sektor informal sebagai langkah strategis untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan perlindungan jaminan sosial menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut disampaikan M. Rizky saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Sirna Galih RT 02 RW 03, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Minggu, 19 Juli 2026.

Menurut M. Rizky, salah satu tantangan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial adalah masih banyaknya pekerja sektor informal yang belum terdata sebagai calon peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh akses terhadap program perlindungan yang telah disediakan pemerintah.

“Pendataan menjadi langkah awal yang sangat penting. Ketika data pekerja tersusun dengan baik, maka perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar M. Rizky.

Ia menjelaskan, pekerja di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, serta pekerja mandiri merupakan kelompok yang memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, mereka juga harus memperoleh perlindungan yang memadai terhadap berbagai risiko dalam bekerja.

M. Rizky mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta perangkat daerah terkait untuk melakukan pendataan secara berkala sekaligus memperluas akses informasi kepada masyarakat.

“Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci agar program perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan optimal. Dengan data yang akurat, kebijakan yang diambil juga akan lebih efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, hasil pengawasan yang dilakukan akan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.

Melalui upaya tersebut, M. Rizky berharap semakin banyak pekerja memperoleh kepastian perlindungan dalam bekerja, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bogor. (VC)


Tinggalkan Komentar