telusur.co.id - Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mamat Rachmat, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jl. Raya Kopo, Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Senin (10/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri puluhan warga dan tokoh masyarakat yang secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan publik, mulai dari pendidikan, bantuan sosial, hingga layanan kesehatan.
Salah satu aspirasi yang mencuat datang dari warga yang mengeluhkan penahanan ijazah di sekolah karena tunggakan biaya. Kondisi ini membuat anak-anak kesulitan melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Menanggapi hal tersebut, Mamat Rachmat menyatakan akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi.
“Pendidikan adalah hak setiap warga. Tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depannya hanya karena kendala ekonomi,” tegas Mamat.
Selain itu, warga juga menyampaikan masalah BPJS nonaktif setelah kepala keluarga meninggal dunia. Menurut Mamat, persoalan seperti ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan dinas sosial untuk memastikan seluruh warga tetap terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan.
“DPRD hadir bukan hanya untuk mengawasi, tapi juga untuk mendengar dan membantu mencari solusi konkret. Aspirasi warga menjadi bahan penting bagi kami dalam merumuskan kebijakan ke depan,” ujarnya.
Mamat juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pemberdayaan sosial sebagai kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan agar pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan dan kelompok masyarakat, untuk mengatasi masalah sosial di tingkat akar rumput.
Kegiatan pengawasan tersebut berlangsung interaktif, dengan masyarakat aktif berdiskusi dan memberikan masukan. Mamat Rachmat menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi teknis terkait.
“Kami ingin memastikan suara masyarakat tidak berhenti di forum, tetapi benar-benar sampai pada proses kebijakan,” tandasnya. (VC)
