New Normal Tanpa Vaksin, Anggota DPR : Bunuh Diri Massal Namanya - Telusur

New Normal Tanpa Vaksin, Anggota DPR : Bunuh Diri Massal Namanya

Mardani Ali Sera

telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan istilah ‘New Normal’ yang disampaikan Presiden Jokowi Jumat pekan lalu bisa menjadi bencana besar jika dikendalikan tidak tepat. "Salah bila kita gembar gembor New Normal disaat penyebaran yang masih tinggi dan vaksin yang belum ditemukan. Bunuh diri massal namanya," ungkap Mardani, Rabu.

Menurut Mardani, New Normal hanya bisa dilakukan bila Indonesia berhasil menurunkan penyebaran virus. Ini praktik yang standar diberlakukan di seluruh dunia.

Perlu kriteria yang ketat seperti perhitungan angka kumulatif kasus Covid-19 dikurangi angka kematian dan angka pasien sembuh. Jika tren kasus aktif belum menurun, new normal seharusnya tidak diberlakukan.

"Selalu mengedepankan aspek ekonomi ketimbang kesehatan, bisa terjadi bunuh diri masal di negeri kita. Dengarkan ilmuan maupun scientist dalam membuat kebijakan."

Dengan ilmu yang dimiliki, merekalah panglima sebenarnya disituasi seperti saat ini. Aspek pengendalian Covid-19 harus diutamakan. 

Lalu apakah akses pelayanan kesehatan maupun alat-alat kesehatan sudah siap dalam menghadapi kondisi New Normal? Mulai dari APD sampai ruangan ICU untuk berbagai pasien. Mengingat akan ada pasien Covid-19 dan pasien non Covid-19 yang perlu ditangani jika hal tersebut diterapkan. 

"Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Dari Iran kita bisa mengambil pelajaran tanpa pengendalian maupun perhitungan yang matang, kasus positif kembali meningkat setelah pelonggaran dilakukan," katanya.

Kedepan, jangan ada lagi peraturan tidak konsisten yang pemerintah tunjukkan. Tidak disiplinnya masyarakat merupakan cermin dari hal tersebut. Orang dilarang ke mall tapi mall dibuka, orang dilarang mudik tapi kendaraan boleh lewat, bandara masih dibuka dll.

Sederet keputusan tersebut justru berpotensi menimbulkan cluster baru penyebaran Covid-19. "Oke melakukan protokol kesehatan, tapi siapa yang bisa menjamin hal tersebut dapat dilakukan dengan maksimal? Potensi pelanggaran amat besar," tuntasnya. [ham]


Tinggalkan Komentar