telusur.co.id - Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, resmi menjadi presiden setelah memenangkan pemungutan suara di parlemen pada Jumat (3/4/2026). Di mana, Min Aung Hlaing meraih 429 dari total 584 suara anggota parlemen.
Kemenangan ini semakin menguatkan cengkeramannyaa atas kekuasaan politik, lima tahun setelah menggulingkan pemerintahan sipil hasil pemilu.
Dikutip dari Al Jazeera, Min Aung Hlaing merupakan jenderal berusia 69 tahun yang sebelumnya memimpin kudeta militer pada 2021 terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi, sang peraih Nobel Perdamaian. Ia kemudian menahan Suu Kyi dan memicu gelombang protes luas hingga berkembang menjadi perlawanan bersenjata di berbagai wilayah.
Pengangkatan Min Aung Hlaing sebagai presiden terjadi setelah pemilu pada bulan Desember dan Januari lalu. Partai pro-militer menang telak.
Pemilu itu menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk negara-negara Barat. Alasannya, pemilu diadakan sebagai upaya mempertahankan kekuasaan militer dengan balutan demokrasi.
Union Solidarity and Development Party menjadi partai dengan perolehan lebih dari 80 persen kursi yang diperebutkan saat pemilu. Sedangkan, sekitar seperempat kursi Parlemen tetap diisi militer tanpa melalui proses pemilihan.
Dalam siaran langsung pemungutan suara, Hlaing dengan cepat melampaui ambang batas kemenangan. Hal ini sudah diperkirakan sebelumnya.
Min Aung Hlaing merupakan satu dari tiga kandidat yang diajukan. Dua kandidat lainnya ditetapkan sebagai wakil presiden.
Selain itu, terjadi pula perombakan besar di tubuh militer Myanmar yang sebelumnya dipimpin langsung Min Aung Hlaing sejak 2011. Hlaing melepas jabatan panglima tertinggi lantaran aturan konstitusi melarang presiden merangkap posisi tersebut.
Adapun posisi panglima diisi oleh mantan kepala intelijen militer, Win Oo, juga loyalis Hlaing.
Sejumlah analis menganggap, langkah ini sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan Hlaing melalui pemerintahan sipil secara formal. Cara ini sekaligus membuka peluang legitimasi Min Aung Hlaing di mata internasional, tanpa melepas kendali militer yang telah lama mendominasi politik Myanmar.
Di sisi lain, konflik bersenjata di Myanmar belum mereda. Sejumlah kelompok antimiliter membentuk aliansi baru untuk melawan junta. Mereka termasuk yang berafiliasi dengan partai Aung San Suu Kyi dan kelompok etnis bersenjata.
“Visi dan tujuan strategis kami adalah untuk sepenuhnya membongkar semua bentuk kediktatoran, termasuk kediktatoran militer, dan secara kolektif memulai lanskap politik baru,” bunyi pernyataan Dewan Pengarah untuk Kemunculan Persatuan Demokrasi Federal pada Senin (30/3/2026), dikutip Al Jazeera. [Nug]
