telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan ketersediaan vaksin antirabies (VAR) dan serum antirabies (SAR) di Bali dalam jumlah yang mencukupi.
Menurutnya, Bali merupakan provinsi dengan populasi anjing tertinggi di Indonesia sehingga risiko penyebaran rabies perlu menjadi perhatian serius. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, kasus rabies juga berpotensi memengaruhi citra Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
"Saya meminta agar Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin antirabies dan serum antirabies benar-benar mencukupi. Bali memiliki populasi anjing yang sangat tinggi dan ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat Bali yang mengandalkan sektor pariwisata," ujar Tutik usai RDP dengan Menkes di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/6/2026).
Ia menegaskan bahwa isu rabies tidak boleh dianggap remeh karena dapat memberikan dampak negatif terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali.
Selain itu, Tutik mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah agar program pencegahan dan pengendalian rabies dapat berjalan efektif hingga tingkat daerah.
Menurutnya, selama ini upaya pencegahan masih dilakukan secara parsial dan belum menjadi gerakan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Program nasional harus benar-benar terimplementasi sampai ke daerah. Jangan hanya berhenti di tingkat pusat. Di lapangan, gerakan pencegahan rabies masih berjalan secara parsial dan belum terkoordinasi secara menyeluruh," kata Legislator dapil Bali ini.
Tutik menilai Menteri Kesehatan telah menunjukkan komitmen dan perhatian yang baik terhadap penanganan rabies. Namun, tantangan utama saat ini adalah memastikan implementasi program berjalan optimal di daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi dan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan program akibat sistem otonomi daerah.
"Komunikasi dan kolaborasi sampai ke tingkat daerah sangat penting. Semua pihak harus bergerak bersama agar program dapat berjalan efektif," ujarnya
