telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam rencana kerja tahun 2027. Ia mempertanyakan penghentian sejumlah proyek yang belum terkontrak, sementara proyek strategis di daerah lain tetap berjalan.
Sorotan tersebut disampaikan Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Ridwan, alasan penghentian proyek yang mengacu pada surat dari Kementerian Keuangan tidak diterapkan secara konsisten. Ia meminta pemerintah bersikap terbuka dan objektif dalam menentukan prioritas pembangunan di berbagai daerah.
"Kenapa proyek yang belum terkontrak di-drop dengan alasan surat dari Kementerian Keuangan, tetapi prasarana strategis tidak? Ini perlu kejujuran," tegas Ridwan.
Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara itu mengungkapkan bahwa sejumlah proyek strategis di wilayahnya, khususnya sektor penyediaan air minum, justru tidak berjalan sesuai rencana.
Ia menyebut proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kendari, SPAM Raha, dan SPAM Duruka yang semestinya dilaksanakan pada 2026 hingga kini belum terealisasi. Bahkan, proyek-proyek tersebut disebut tidak lagi masuk dalam usulan program tahun anggaran 2027.
"SPAM Kendari, SPAM Raha, SPAM Duruka, dan beberapa kegiatan lainnya tidak berjalan. Bahkan pada usulan tahun 2027 juga tidak dimasukkan sama sekali," ujarnya.
Selain itu, Ridwan juga menyoroti distribusi anggaran proyek lanjutan (multiyears) yang dinilainya belum mencerminkan prinsip pemerataan pembangunan nasional.
Berdasarkan dokumen yang diterimanya, terdapat provinsi yang memperoleh alokasi anggaran multiyears lebih dari Rp1,3 triliun, sementara Sulawesi Tenggara hanya mendapatkan sekitar Rp28 miliar. Bahkan, untuk tahun anggaran 2027, daerah tersebut dinilai hampir tidak memperoleh alokasi pembangunan.
"Apa artinya ini? Ada ketimpangan yang luar biasa dalam penganggaran. Di mana keberimbangannya?" katanya.
Meski demikian, Ridwan menegaskan kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada daerah yang memperoleh anggaran besar. Ia justru menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar seluruh provinsi mendapatkan kesempatan yang adil sesuai kebutuhan masing-masing.
Menurutnya, Sulawesi Tenggara masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur dasar, terutama akses terhadap air bersih, sehingga memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
"Saya tidak marah dengan Jawa Tengah. Mereka punya hak mendapatkan anggaran. Tetapi seluruh provinsi juga harus mempunyai kesempatan yang sama. Harus ada keberimbangan anggaran karena ini uang negara, bukan uang pribadi," tegasnya.
Ridwan juga mendukung usulan sejumlah anggota Komisi V DPR RI agar pembahasan anggaran tidak berhenti pada rapat tersebut. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2026 sekaligus meninjau kembali penyusunan program tahun 2027.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kebijakan penganggaran lebih adil, transparan, dan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
"Kita harus tinjau kembali. Tidak boleh berhenti di sini. Kita harus melihat di mana letak ketimpangan anggaran tahun 2026 dan memperbaikinya dalam penyusunan anggaran 2027," pungkas Ridwan.
